Kejagung Pamer Uang Rampasan Negara Rp6,6 Triliun, ICW: Hanya Pencitraan

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai Rp 6,6 triliun kepada negara. Acara seremoni yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai hanya bersifat pencitraan dan tidak menyentuh akar persoalan pemberantasan korupsi.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa pameran tumpukan uang rampasan tersebut merupakan langkah yang tidak substansial jika dibandingkan dengan total kerugian negara yang sebenarnya.

"Upaya memamerkan uang hasil rampasan merupakan langkah yang tidak substansial dan hanya bersifat pencitraan belaka. Hal ini tidak bisa menjadi tolok ukur kesuksesan pemberantasan korupsi jika kita melihat data yang lebih besar," ujar Wana melalui keterangan resminya, Rabu (24/12).

Baca juga : Wakil Ketua DPD Minta Kejagung Konsisten Berantas Korupsi

Berdasarkan Laporan Tren Vonis yang dirilis ICW pada awal Desember 2025, Wana membeberkan fakta bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp300 triliun. Namun, kinerja penegak hukum dalam merampas kembali aset tersebut dinilai masih sangat rendah.

"Kinerja penegak hukum untuk merampas aset dan mengembalikan kerugian keuangan negara sebenarnya tidak berhasil. Faktanya, pengembalian kerugian keuangan negara hanya menyentuh angka 4,8 persen. Artinya, ada selisih yang sangat lebar antara uang yang hilang dengan yang berhasil dikembalikan," ungkapnya.

ICW mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum berhenti melakukan glorifikasi melalui seremoni rampasan aset. Wana menekankan bahwa fokus utama seharusnya dialihkan pada penguatan mekanisme pelacakan aset dan pemaksimalan pengembalian kerugian negara secara nyata dan menyeluruh.

"Kami mendesak agar pemerintah berfokus pada hal yang substansial, yakni memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara secara sistematis. Jangan sampai masyarakat terkecoh dengan angka miliaran atau triliunan yang dipamerkan, padahal itu baru sebagian kecil dari ratusan triliun yang belum kembali ke kas negara," pungkas Wana. (H-3)