Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengapresiasi gerak cepat dan tindakan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana korupsi. Menurut Yorrys, potensi kerugian negara yang cukup besar dalam pengusutan kasus-kasus korupsi di Kejaksaan Agung, telah menjadi perhatian publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak, perilaku koruptif tersebut tidak bisa ditoleransi sedikitpun.
“Potensi kerugian negara yang berkisar dari ratusan miliar hingga ratusan triliun bukanlah nilai yang kecil. Betapa besar kepentingan publik yang ternodai dan dirugikan akibat perilaku koruptif tersebut, ungkap Yorrys melalui keterangannya, Senin (3/3).
Senator asal Papua Tengah itu juga menyoroti kasus korupsi yang menyasar sumber-sumber daya alam yang merugikan negara dengan jumlah besar. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dijalankan tanpa didukung oleh figur yang tepercaya dan tata kelola yang baik.
“Kasus tata niaga timah, impor gula hingga tata kelola minyak mentah, misalnya, jika tidak dijalankan dengan mekanisme dan prosedur yang semestinya, pasti akan merugikan negara dan hajat rakyat dalam jumlah yang besar," kata Yorrys.
Oleh karena itu, Yorrys mendukung upaya Kejaksaan Agung yang menindaklanjuti berbagai dugaan dan potensi korupsi yang menjadi perhatian dan menyangkut hajat besar publik. Ia juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak gentar berhadapan dengan siapapun dan konsisten menjadi penegak hukum bagi kepentingan rakyat.
Yorrys menyatakan bahwa Kejaksaaan Agung telah membuktikan diri sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik. Kejaksaan Agung merupakan lembaga ketiga yang dipercaya publik, di bawah TNI dan Presiden.
“Sebagai wakil rakyat dan pimpinan DPD RI, saya mendukung kinerja Kejaksaan Agung untuk tetap berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, tidak gentar dan tanpa pandang bulu," pungkas Yorrys. (H-3)
Surta yang berbicara kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengemukakan awal mula isu polemik PSN di wilayah Tangerang Utara bersliweran dari media sosial.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
DPD RI menyimpulkan hasil advokasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2,Kabupaten Tangerang, Banten.
Kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas terletak pada reformasi besar-besaran di sektor mobilisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal izin tata ruang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 bermasalah.
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Mentan Andi Amran Sulaiman mempertegas komitmen Kementerian Pertanian dalam pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi dengan penandatanganan pakta integritas.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
Pentingnya pembenahan hukum yang kadung bermasalah termasuk UU KPK yang baru menjadi suatu hal yang penting untuk diprioritaskan
Nawawi juga mengatakan pembentukan korps baru Polri tersebut tidak akan tumpang tindih dengan tugas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved