Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pimpinan DPD RI membuka audensi dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Agenda itu membahas perihal pembangunan proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang.
Di dalam pertemuan, Ketua Apdesi Surta Wijaya membeberkan penjelasan ihwal polemik PSN di wilayah Tangerang Utara kepada pimpinan DPD RI. Surta yang berbicara kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengemukakan awal mula isu polemik PSN di wilayah Tangerang Utara bersliweran dari media sosial.
“Tadi saya sampaikan saya enggak mau masyarakat saya sudah tenang, nyaman, menjadi resah hanya persoalan medsos. Ini yang saya harapkan,” ungkap Surta di kompleks parlemen, Senin (25/11).
Surta menegaskan Apdesi wilayah Tangerang telah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah sekitar PSN kawasan PIK 2. Surta mengatakan kepada Yorrys bahwa perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan Apdesi wilayah Tangerang tak mempermasalahkan proyek tersebut.
“Kenapa saya buat silaturahmi orang Tangerang utara itu adalah menyerap aspirasi. Seperti hal layaknya saya datang kemari, wakil rakyat menyerap aspirasi,” tegas Surta.
Surta juga memastikan seluruh perangkat desa di sekitar PSN PIK 2 telah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. “Kan mau keadaan Pilkada, jangan sampai timbul persoalan. Artinya jangan dibenturkanlah dengan para kepala desa,” tambah Surta.
Melalui pertemuan tersebut, Surta berharap pimpinan DPD RI dapat membantu memastikan pembangunan PSN agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Harapan saya konkretnya adalah bahwa beliau kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPD RI yang membidangi, maka saya berharap ini adalah beliau sebagai DPD RI bisa turun ke bawah ya kan, melihat secara konkrit seperti apa,” tandas Surta.
Sementara itu, Yorrys mengatakan aspirasi yang disampaikan Apdesi akan ditindaklanjuti olehnya. Dia mengatakan DPD juga akan turun langsung melakukan advokasi bagi masyarakat Tangerang mengawal proses pembangunan tersebut.
"Setelah kami mendengar aduan tentang PSN ini kemudian selaku wakil ketua DPD yang membidangi Kesra kami mencoba mengumpulkan data, kami minta semua dari pariwisata, KLH, PIK, Menko Perekonomian," kata Yorrys.
"Setelah kami melihat bahwa ini ada salah persepsi saja. Saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kami akan lakukan advokasi dengan bantuan dari bapak-bapak dari Apdesi ini," pungkasnya. (Ykb/I-2)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Pada Jumat (29/8/2025), untuk pertama kali Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, Tagerang, digunakan untuk salat Jumat oleh warga.
Melalui program Kontribusi Membangun Negeri, Sinar Mas Land berkomitmen menjalankan berbagai inisiatif sosial berkelanjutan yang mencakup lima pilar utama
Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga ketertiban serta memastikan wilayah Kabupaten Tangerang terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial dan hukum.
Sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
Bencana banjir yang berdampak terhadap ratusan KK ini merendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 centimeter sampai dengan 1 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved