DPD Sebut Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Kunci Ketahanan Nasional

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat konsultasi strategis bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah guna menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik dan keamanan yang berkembang.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan bukan hanya domain pemerintah pusat, melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat di daerah. Menurutnya, kegagalan sinkronisasi kebijakan akan berdampak langsung pada masyarakat di tingkat akar rumput.

"Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci ketahanan nasional. DPD RI mendorong tindak lanjut konkret atas aspirasi daerah, termasuk pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dan perhatian serius terhadap usulan Daerah Otonom Baru (DOB)," ujar GKR Hemas.

Baca juga : Anak SD Gantung Diri, Sultan: Tumbuh Kembang Anak Indonesia Tanggung Jawab Kolektif

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkapkan bahwa salah satu isu krusial yang dibawa dalam pertemuan tersebut adalah desakan pemekaran wilayah. Saat ini, tercatat ada ratusan usulan pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dihimpun anggota DPD RI dari konstituen mereka.

"Aspirasi ini diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden melalui Menko Polkam. Proses ini membutuhkan perhatian serius pemerintah, termasuk peran Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah," jelas Andi Sofyan.

Selain pemekaran, DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim, serta penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menerapkan pendekatan pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Ia menekankan bahwa kebijakan nasional harus responsif terhadap kebutuhan riil di daerah.

"Fokus kami meliputi penguatan stabilitas politik daerah, akurasi data kependudukan terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di ruang publik," kata Djamari. (H-2)