Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan bahwa tahapan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengutamakan wilayah pemilih terbanyak di daerah tersebut.
"Yang diutamakan tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah banyak. Karena kemarin pengesetan kita dimulai dari TPS yang terbanyak," kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar, Sabtu (16/11).
Ia mengatakan, untuk tahapan pendistribusian logistik terhadap wilayah pemilih terbanyak itu direncanakan akan dimulai pada Senin (18/11). Di mana yang menjadi wilayah utama dalam pendistribusian untuk pemenuhan logistik pilkada tersebut adalah Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis dan Cikupa.
"Secara aturan H-1 itu sudah sampai ke TPS. Namun insyaallah Senin sudah mulai kita dorong ke PPK kecamatan bagi yang sudah selesai pengesetannya," ungkapnya.
Selain itu, pada proses penyaluran tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pendistribusian logistik di luar kotak dan di dalam kotak.
Adapun seluruh logistik yang di luar kotak seperti tinta, segel, kotak suara, bilik suara, dan berbagai formulir lainnya secara bertahap diserahkan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK). "Semua logistik kita distribusikan termasuk kotak suara dan surat suara yang sudah tersegel," ucapnya.
Dalam hal ini, Umar mengungkapkan, bahwa KPU Kabupaten Tangerang telah menerima sebanyak 4.484 logistik keperluan pilkada termasuk dua jenis surat suara, yakni surat suara Gubernur-Wakil Gubernur Banten dan surat suara Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.
Dari total logistik jenis tersebut, masing-masingnya berjumlah 2.430.274 lembar surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 2.430.274 surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati.
Sementara itu, logistik di luar kotak suara seperti 53.736 segel ties, 17.066 bilik suara, 9.180 kotak suara, 8.966 tinta dan 215,722 segel kertas. "Total yang sudah kita terima untuk surat suara yaitu 4.484 set dan itu untuk 4.484 TPS," tuturnya.
Dia menambahkan, dalam pendistribusian logistik akan dikawal ketat oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan pilkada di wilayahnya tersebut. (Ant/J-2)
Pada Jumat (29/8/2025), untuk pertama kali Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, Tagerang, digunakan untuk salat Jumat oleh warga.
Melalui program Kontribusi Membangun Negeri, Sinar Mas Land berkomitmen menjalankan berbagai inisiatif sosial berkelanjutan yang mencakup lima pilar utama
Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga ketertiban serta memastikan wilayah Kabupaten Tangerang terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial dan hukum.
Sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
Bencana banjir yang berdampak terhadap ratusan KK ini merendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 centimeter sampai dengan 1 meter.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved