Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal izin tata ruang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 bermasalah.
Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya sudah mengundang pengelola, yakni Agung Sedayu Grup.
“Pengelola coba menjelaskan kepada kami secara detail apa saja yang sudah dilakukan sejak bulan Maret tahun 2024. Mereka mendapatkan surat tentang proyek strategi nasional,” ujar Yorrys saat meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12).
“Nah tahap awal mereka komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota Untuk pembahasan tentang tata ruang. Kemudian setelah itu sudah ditingkatkan sampai ke tingkat Provinsi,” ungkapnya.
Usai berkoordinasi dengan pemerinta provinsi, kata Yorrys, kini pengelola sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata.
Setelah itu, Yorrys mengemukakan barulah pengembang berkoordinasi dengan Kemeterian ATR dan membahas terkait tata ruang. Intinya, kata Yorrys, saat ini proyek PSN PIK 2 belum sama sekali berproses.
“Itu yang kami sendiri juga kaget. Menteri kok dia mengeluarkan statement bahwa akan ditinjau ulang. Satu, belum kerja 100 hari. Kedua, ini sedang berproses Sekarang ini baru 2024, bulan Maret,” tegasnya.
Rencananya, Yorrys menyebut DPD akan mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan proyek-proyek strategi nasional, baik yang di PIK 2 maupun yang di Papua. (P-5)
WAKIL Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan potensi kerugian negara yang cukup besar dalam pengusutan kasus-kasus korupsi di Kejaksaan Agung, telah menjadi perhatian publik.
DPD RI menyimpulkan hasil advokasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2,Kabupaten Tangerang, Banten.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
Kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas terletak pada reformasi besar-besaran di sektor mobilisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah.
Surta yang berbicara kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengemukakan awal mula isu polemik PSN di wilayah Tangerang Utara bersliweran dari media sosial.
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Koperasi Merah Putih mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di daerah.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved