Respons DPD RI soal Rencana Menteri ATR Ingin Kaji Ulang Proyek PSN PIK 2

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal izin tata ruang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 bermasalah. 

Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya sudah mengundang pengelola, yakni Agung Sedayu Grup. 

“Pengelola coba menjelaskan kepada kami secara detail apa saja yang sudah dilakukan sejak bulan Maret tahun 2024. Mereka mendapatkan surat tentang proyek strategi nasional,” ujar Yorrys saat meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12). 

Baca juga : DPD RI Advokasi Polemik Proyek PSN PIK 2 Tangerang

“Nah tahap awal mereka komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota Untuk pembahasan tentang tata ruang. Kemudian setelah itu sudah ditingkatkan sampai ke tingkat Provinsi,” ungkapnya. 

Usai berkoordinasi dengan pemerinta provinsi, kata Yorrys, kini pengelola sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata. 

Setelah itu, Yorrys mengemukakan barulah pengembang berkoordinasi dengan Kemeterian ATR dan membahas terkait tata ruang. Intinya, kata Yorrys, saat ini proyek PSN PIK 2 belum sama sekali berproses. 

“Itu yang kami sendiri juga kaget. Menteri kok dia mengeluarkan statement bahwa akan ditinjau ulang. Satu, belum kerja 100 hari. Kedua, ini sedang berproses Sekarang ini baru 2024, bulan Maret,” tegasnya. 

Rencananya, Yorrys menyebut DPD akan mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan proyek-proyek strategi nasional, baik yang di PIK 2 maupun yang di Papua. (P-5)