Ketua Komite II DPD RI Raih Satya Lencana Wira Karya saat Pengawasan Banjir di Sumut

KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya kepada Badikenita dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan kepemimpinan Badikenita dalam menginisiasi program regenerasi petani serta pencetakan Petani Kreatif yang menjadi pilar ketahanan pangan nasional.

​Prioritaskan Rakyat di Tengah Bencana

Baca juga : Jejak Pengabdian Tak Terlupakan, Setjen DPD RI Lepas Pegawai Purna Tugas, Alih Tugas, dan Pensiun

Jiwa kepemimpinan Badikenita justru teruji saat momentum penganugerahan berlangsung. Alih-alih berada di panggung seremoni, ia memilih tetap berada di tengah konstituennya untuk melaksanakan pengawasan penanganan bencana banjir di Sumatra Utara.

​Ia mengikuti prosesi acara kenegaraan tersebut secara daring (online) langsung dari lokasi bencana, memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani yang terdampak. ​Terkait teknis kehadiran, Kepala Bagian Sekretariat Komite II, Azmaryady, memberikan konfirmasi singkat mengenai kendala di lapangan.

​"Undangan baru masuk Selasa (6/1) saat posisi Ibu Ketua di Langkat. Karena tiket ke Jakarta habis total saat arus balik, kehadiran fisik terpaksa diwakilkan," jelas Azmaryady.

Baca juga : Purnabakti Pejabat Setjen DPD RI, Iqbal Soroti Warisan Pengabdian

​Tunjuk Pimpinan PPUU Sebagai Representasi

Menyikapi kondisi tersebut, Badikenita mengambil langkah cepat dengan meminta kesediaan Grall Taliawo, selaku Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) yang juga Anggota Komite II DPD RI untuk mewakili penerimaan penghargaan secara fisik di lokasi acara. Permintaan ini disampaikan mengingat Grall sedang menjalankan tugas legislasi di Jakarta.

​"Penghargaan Satya Lencana Wira Karya ini adalah amanah. Fisik boleh tidak di lokasi acara, tapi hati dan kerja nyata saya hari ini ada bersama para petani yang kebanjiran. Pengawasan penanganan banjir di Sumatera Utara ini adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditinggalkan," tegas Badikenita dari lokasi bencana. ​

Target Legislasi Pro-Petani 2026

Momentum ini dimanfaatkan Badikenita untuk memacu kinerja kelembagaan Komite II. Ia menegaskan bahwa perlindungan petani harus diperkuat dengan payung hukum.

​"Fokus kepemimpinan saya di Komite II tahun ini jelas: Tuntaskan RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita harus hadirkan skema asuransi yang konkret bagi petani yang gagal panen akibat bencana alam seperti yang saya saksikan hari ini," tutupnya. (E-4)