Berita Terbaru ICW Hari Ini

Desa Jadi Episentrum Korupsi Nasional, ICW Sebut Akibat Pengawasan Mandek dan Aparatur Lemah

Merujuk data ICW, dari 19 sektor yang dipantau, sektor desa kembali menempati peringkat pertama kasus korupsi dengan 77 kasus dan 108 tersangka sepanjang 2024.

ICW Desak Pemerintah Buka Kajian Awal Whoosh Secara Transparan

Proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.

Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Larangan tersebut dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang selama ini kerap muncul ketika polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

ICW: Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Tanda Kematian Reformasi

ICW menilai keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto, sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.

ICW Desak Parlemen Buka Informasi Dana Reses dan Tunjangan Dewan

Surat keberatan tersebut dikirim pada 28 Oktober 2025 setelah DPR dan DPD tidak memberikan informasi yang diminta secara lengkap.

ICW Nilai Usulan Korupsi Masuk RUU HAM Harus Dikaji Lebih Dalam, Jangan Hanya Normatif

Ide tersebut menarik untuk dipertimbangkan dalam penyusunan revisi UU HAM, karena korupsi memang memiliki dimensi yang merusak hak asasi manusia.

Ekspatriat Bisa Pimpin BUMN, ICW: Tidak Menjamin Perusahaan Bersih dari Korupsi

Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit. 

Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Dinilai Lamban, Pakar Nilai Publik Wajar Curiga

Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan

ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.

ICW Desak KPK Segera Ungkap Tersangka Korupsi Kuota Haji

ICW menilai KPK telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2024

Ini 10 Masalah Pengadaan Smart TV Kemendikdasmen yang Berpotensi Merugikan Negara, Menurut ICW

Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

ICW Catat Kerja Penegak Hukum Tangani Kasus Korupsi Turun pada 2024

Ada 888 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh seluruh penegak hukum di Indonesia pada 2024. Dari 364 kasus yang diusut, negara diduga merugi Rp279,9 triliun.

Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam, ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Sepanjang tahun 2024, ICW menemukan 364 kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh aparat, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

ICW Sebut Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menjelaskan terdapat penurunan 427 kasus atau 54% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Saatnya DPR Setop Agenda Jalan-Jalan

Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Inilah Tiga Akar Masalah Korupsi Politik Versi ICW

Tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.

ICW: 529 Anggota Legislatif Jadi Tersangka Korupsi Sepanjang 2011-2023

Tata kelola partai politik di Indonesia sangatlah buruk. Regulasi yang ada seharusnya menjamin akuntabilitas, tapi justru memberikan celah bagi korupsi.

ICW: Ambang Batas Parlemen Idealnya 1% dan Sistem Pemilu Campuran

Salah satu usulan utama adalah penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4% menjadi 1%, serta penggunaan sistem pemilu campuran.

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia