Berita Terbaru ICW Hari Ini

ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.

ICW Desak KPK Segera Ungkap Tersangka Korupsi Kuota Haji

ICW menilai KPK telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2024

Ini 10 Masalah Pengadaan Smart TV Kemendikdasmen yang Berpotensi Merugikan Negara, Menurut ICW

Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

ICW Catat Kerja Penegak Hukum Tangani Kasus Korupsi Turun pada 2024

Ada 888 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh seluruh penegak hukum di Indonesia pada 2024. Dari 364 kasus yang diusut, negara diduga merugi Rp279,9 triliun.

Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam, ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Sepanjang tahun 2024, ICW menemukan 364 kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh aparat, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

ICW Sebut Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menjelaskan terdapat penurunan 427 kasus atau 54% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Saatnya DPR Setop Agenda Jalan-Jalan

Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Inilah Tiga Akar Masalah Korupsi Politik Versi ICW

Tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.

ICW: 529 Anggota Legislatif Jadi Tersangka Korupsi Sepanjang 2011-2023

Tata kelola partai politik di Indonesia sangatlah buruk. Regulasi yang ada seharusnya menjamin akuntabilitas, tapi justru memberikan celah bagi korupsi.

ICW: Ambang Batas Parlemen Idealnya 1% dan Sistem Pemilu Campuran

Salah satu usulan utama adalah penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4% menjadi 1%, serta penggunaan sistem pemilu campuran.

ICW Soroti Kekayaan Fantastis Anggota DPR, Rata-Rata Capai Rp46 Miliar

ICW menyoroti harta kekayaan fantastis dari 580 anggota DPR RI. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke KPK, rata-rata kekayaan anggota DPR mencapai Rp45 miliar per orang.

ICW: DPR dan Partai Politik Harus Direformasi

Lembaga legislatif sedang menghadapi defisit akuntabilitas yang serius, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam penyaluran aspirasi rakyat.

ICW Ungkap Anggaran Jumbo Polri: Rp1,93 Triliun untuk Beli Kendaraan Pengendali Massa

Rantis milik Polri yang digunakan dalam insiden yang menyebabkan Affan tewas diduga diimpor dari Korea Selatan. 

ICW Desak DPR Buka Rincian Gaji dan Tunjangan ke Publik

ICW mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara transparan rincian pendapatan dan tunjangan yang diterima para anggotanya, termasuk perubahan kebijakan yang menyertainya.

Amnesti Bagi Koruptor Dinilai Mengkhianati Pemberantasan Korupsi

Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.

ICW Desak Transparansi Rincian Pendapatan dan Dana Reses DPR

Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah. 

ICW Nilai Kabinet Prabowo Rawan Korupsi

Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia