Berita Terbaru ICW Hari Ini

Saatnya DPR Setop Agenda Jalan-Jalan

Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Inilah Tiga Akar Masalah Korupsi Politik Versi ICW

Tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.

ICW: 529 Anggota Legislatif Jadi Tersangka Korupsi Sepanjang 2011-2023

Tata kelola partai politik di Indonesia sangatlah buruk. Regulasi yang ada seharusnya menjamin akuntabilitas, tapi justru memberikan celah bagi korupsi.

ICW: Ambang Batas Parlemen Idealnya 1% dan Sistem Pemilu Campuran

Salah satu usulan utama adalah penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4% menjadi 1%, serta penggunaan sistem pemilu campuran.

ICW Soroti Kekayaan Fantastis Anggota DPR, Rata-Rata Capai Rp46 Miliar

ICW menyoroti harta kekayaan fantastis dari 580 anggota DPR RI. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke KPK, rata-rata kekayaan anggota DPR mencapai Rp45 miliar per orang.

ICW: DPR dan Partai Politik Harus Direformasi

Lembaga legislatif sedang menghadapi defisit akuntabilitas yang serius, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam penyaluran aspirasi rakyat.

ICW Ungkap Anggaran Jumbo Polri: Rp1,93 Triliun untuk Beli Kendaraan Pengendali Massa

Rantis milik Polri yang digunakan dalam insiden yang menyebabkan Affan tewas diduga diimpor dari Korea Selatan. 

ICW Desak DPR Buka Rincian Gaji dan Tunjangan ke Publik

ICW mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara transparan rincian pendapatan dan tunjangan yang diterima para anggotanya, termasuk perubahan kebijakan yang menyertainya.

Amnesti Bagi Koruptor Dinilai Mengkhianati Pemberantasan Korupsi

Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.

ICW Desak Transparansi Rincian Pendapatan dan Dana Reses DPR

Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah. 

ICW Nilai Kabinet Prabowo Rawan Korupsi

Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

ICW Soroti Penurunan OTT yang Dilakukan KPK

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.  ​​​​​​​

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji 2025 ke KPK

ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.

ICW : Pemberian Amnesti untuk Hasto Berbahaya bagi Penegakan Hukum Kasus Korupsi

ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.

Vonis 3,5 Tahun Hasto Kristiyanto Jadi Antiklimaks

Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya. 

ICW Sebut Hasto Lolos Kasus Perintangan karena Ada Kelemahan Pasal

Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.

ICW tak Sepakat Vonis Hasto Diringankan karena Mengabdi ke Negara

Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.

Optometris untuk Negeri: Menjaga Penglihatan, Membangun Indonesia Emas 2045

Syawal dan Rekonstruksi Identitas

Lanskap Pendidikan Tinggi dan Dinamika Reputasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia