ICW Sebut Hasto Lolos Kasus Perintangan karena Ada Kelemahan Pasal

SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto diyakini Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dan suap pengurusan antarwaktu (PAW) anggota DPR. Dia lolos dari jerat hukum karena kelemahan Pasal 21 dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Putusan hakim yang menyebut Hasto Kristiyanto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan bukan semata-mata dikarenakan tidak terjadinya perbuatan berupa perintah untuk merendam handphone, tetapi lebih dikarenakan belum dimulainya tahapan penyidikan yang dalam pandangan hakim ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik)," kata Peneliti dari ICW Almas Sjafrina melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/7).

Menurut Almas, Hasto diisyaratkan oleh hakim melakukan perintangan penyidikan dalam putusan yang sudah dibacakan. Namun, waktu tindak pidana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Tipikor.

Baca juga : Hasto Tersangka, KPK Harus Komitmen Jerat Semua Pihak yang Terlibat Suap

"Artinya, dalam kasus ini patut dilihat perbuatan perintangan penindakan KPK benar terjadi, namun terdapat kelemahan Pasal 21 yang tidak mencakup waktu penindakan pada waktu sebelum penyidikan," ujar Almas.

ICW juga menilai banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan. Salah satunya yakni, perintah 'bapak' untuk merendam ponsel dan Harun Masiku kabur.

"Terlepas dari handphone tetap dapat disita KPK, perbuatan 'bapak' yang disebut-sebut memerintahkan Harun Masuki merendam ponselnya pada 8 Januari 2020 seharusnya sudah dimaknai sebagai kesengajaan dan adanya niat jahat. Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini juga patut dilihat sebagai dampak adanya perintah 'bapak' agar Harun Masiku melarikan diri sebagaimana diungkap oleh jaksa," ujar Almas.

Baca juga : Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Hasto Jadi Langkah KPK Tangkap Harun Masiku

Almas meyakini perintah 'bapak' itu menjadi penyebab Harun buron, hingga sekarang. ICW menyayangkan Hasto lepas cuma gegara waktu kejadian tak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor.

"Dalam perspektif judicial activism, hakim seharusnya mampu dan berani mengatasi permasalahan hukum yang bersifat positivistik demi keadilan substansial. Sebab, Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini juga patut dilihat sebagai dampak kausalitas dari adanya perintah 'bapak' sebagaimana diungkap oleh jaksa," kata Almas.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Majelis sepakat memberikan hukuman penjara kepada dia.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

Hukuman kurungan itu tidak dimulai dari hari pembacaan putusan. Pemenjaraan Hasto dihitung dari masa penahanannya pada tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui. Namun, dugaan itu dinyatakan tidak terbukti oleh hakim karena kurangnya bukti.

Dalam kasus ini, Hasto juga diberikan hukuman denda sebesar Rp250 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjara Hasto bakal ditambah. (Can/P-2)