Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Hasto Jadi Langkah KPK Tangkap Harun Masiku

Yakub Pratama Wijayaatmaja
24/12/2024 17:54
Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Hasto Jadi Langkah KPK Tangkap Harun Masiku
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi tim kuasa hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK(MI/Susanto)

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menanggapi penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator ICW Agus Sunaryanto menegaskan, penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan tidak boleh berhenti pada pasal suap-menyuap. 

“Pelarian Harun Masiku yang kini masih buron patut diduga juga ada keterlibatan HK (Hasto),” ungkap Agus dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Selasa (24/12). 

Agus menilai potensi menyangkakan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan (obstruction of justice) bisa diterapkan oleh penyidik KPK. 

Ia meyakini pelarian Harun Masiku tentu melibatkan banyak pihak. Sehingga, untuk membuat kasus ini semakin benderang dan tuntas, KPK bisa menggunakan instrumen pasal tersebut untuk menjerat pihak lainnya. 

Selain itu, kata Agus, dengan ditetapkannya Hasto, bisa menjadi langkah bagi KPK untuk menangkap Harun Masiku yang kini masih buron. 

“Hal ini menjadi poin kunci bagi KPK bila serius untuk mendorong kasus ini hingga tingkat penuntutan. ICW meyakini keterangan Harun Masiku akan memperkuat proses di persidangan nantinya,” tuturnya. 

Kemudian, Agus mengatakan jadi tersangkanya Hasto membuka kotak pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. 

“Penetapan tersangka HK (Hasto) yang terkait pada pengungkapan perkara pengganti antar waktu (PAW) DPR RI ini bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk menuntaskan perkara lain,” tuturnya.

“Sebab selama ini, praktis ada stigma dan keraguan publik tentang perkara korupsi yang menjerat politisi penguasa. Dalam konteks ini, tentu terdapat sejumlah kasus korupsi yang berdimensi politik yang harus segera dituntaskan oleh KPK,” tambahnya. 

Berdasarkan data ICW, setidaknya ada 14 kasus mandek yang harus segera KPK selesaikan hingga ke aktor utama. 

Serius Tangani Kasus

Agus juga mendesak KPK agar serius menangani perkara ini terutama ketika akan menghadapi praperadilan. Dalam beberapa tahun belakang, Agus menyebut publik melihat kemunduran KPK saat kalah dalam persidangan praperadilan yang diajukan para tersangka korupsi. 

“Jangan sampai kasus berhenti pada penetapan tersangka justru terjadi kembali. Apalagi, kasus ini melibatkan Sekjen partai yang sebelumnya pernah berkuasa,” ucap Agus. 

Maka dari itu, ICW mendorong agar KPK dapat memastikan bahwa proses penanganan perkara ini sesuai ketentuan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. (Ykb/M-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya