Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku. Buronan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut-sebut terdeteksi di luar kota.
“(Terkait) Harun Masiku juga, penyidik dalam minggu-minggu ini sedang, sudah kembali ya dari luar kota untuk mencari (Harun masiku),” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).
Asep enggan memerinci lokasi keberadaan Harun, yang sempat disambangi penyidik. Informasi itu didapatkan dari laporan masyarakat.
“(Dikejar ke luar kota) karena ada informasi di suatu tempat (keberadaan Harun), sudah kita konfirmasi, sedang kita cari,” kata Asep.
KPK menegaskan Harun Masiku tetap diburu. Harun masih menjadi buronan dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR.
Status tersangka terhadap Harun tidak hilang meski mantan Sekjen PDIP Hasto Krisityanto mendapatkan amnesti. Asep memastikan proses pencarian Harun masih berlangsung. l
KPK beberapa mengeklaim mengetahui lokasi Harun Masiku. Misalnya saat sidang kasud perintangan penyidikan yang menjerat Hasyo pada Mei laku. Penyelidik KPK Arif Budi Raharjo mengaku sudah mengetahui posisi Harun Masiku. Namun, hingga saat ini ia masih belum berhasil ditangkap. (P-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved