Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai. Ia menilai Hasto juga merupakan sosok yang tepat dalam menjaga konsolidasi partai dan menerjemahkan sikap politik Megawati.
"Bisa jadi mengangkat kembali pak Hasto, selama menjadi Sekjen bagus kinerja, berdedikasi tinggi, dan tegak lurus pada ibu Megawati. Persoalan administratif dan konsolidasi partai dianggap berhasil, dan dianggap mampu juga langgam politik ibu Megawati," kata Romli kepada Media Indonesia, Jumat (15/8).
Romli mengatakan pengangkatan Hasto juga sebagai ganjaran atas keberaniannya selama ini menghadapi kasus yang menimpanya. Diketahui, Hasto tersandung kasus suap Harun Masiku dan divonis 3,5 tahun penjara ia masih menjabat sebagai sekjen. Lalu, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas dari Rutan KPK.
"Pengangkatan tersebut juga bisa dimaknai apresiasi dan penghormatan terhadap pak Hasto yang dianggap berani dan menjadi korban politik," katanya.
Romli menilai Megawati melihat kasus yang menimpa Hasto sebagai bentuk kriminalisasi. Sehingga, Megawati tak ragu memberikan kursi sekjen kepada Hasto.
"Tampaknya ibu Megawati melihat bahwa kasus yang menimpa pak Hasto sebagai kriminalisasi politik, sehingga tidak akan berdampak pada citra negatif pada partai. Tetapi malah bisa jadi sebagai bentuk unjuk kekuatan kepada pihak eksternal," katanya.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri resmi kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal partai. Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2014 menggantikan politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Saat Hasto tersandung kasus suap Harun Masiku dan divonis 3,5 tahun penjara ia masih menjabat sebagai sekjen.
Lalu, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas dari Rutan KPK. Pada hari yang sama, PDIP menggelar Kongres VI di Bali, namun nama Hasto tak ada dalam kepengurusan partai. Megawati menjadi sekjen partai dengan status Plt hingga akhirnya Hasto terpilih kembali sebagai sekjen PDIP. (M-3)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
LBH menghukum seniman atas kritik dan satire merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu merespons komika Pandji Pragiwaksono soal kasus Mens Rea.
PDI Perjuangan mengecam penangkapan aktivis lingkungan Adetya Pramandira dan Fathul Munif di Jateng. Penahanan ini dianggap preseden berbahaya bagi demokrasi
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian yang dijanjikan tidak berjalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved