Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENELITI senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai. Ia menilai Hasto juga merupakan sosok yang tepat dalam menjaga konsolidasi partai dan menerjemahkan sikap politik Megawati.
"Bisa jadi mengangkat kembali pak Hasto, selama menjadi Sekjen bagus kinerja, berdedikasi tinggi, dan tegak lurus pada ibu Megawati. Persoalan administratif dan konsolidasi partai dianggap berhasil, dan dianggap mampu juga langgam politik ibu Megawati," kata Romli kepada Media Indonesia, Jumat (15/8).
Romli mengatakan pengangkatan Hasto juga sebagai ganjaran atas keberaniannya selama ini menghadapi kasus yang menimpanya. Diketahui, Hasto tersandung kasus suap Harun Masiku dan divonis 3,5 tahun penjara ia masih menjabat sebagai sekjen. Lalu, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas dari Rutan KPK.
"Pengangkatan tersebut juga bisa dimaknai apresiasi dan penghormatan terhadap pak Hasto yang dianggap berani dan menjadi korban politik," katanya.
Romli menilai Megawati melihat kasus yang menimpa Hasto sebagai bentuk kriminalisasi. Sehingga, Megawati tak ragu memberikan kursi sekjen kepada Hasto.
"Tampaknya ibu Megawati melihat bahwa kasus yang menimpa pak Hasto sebagai kriminalisasi politik, sehingga tidak akan berdampak pada citra negatif pada partai. Tetapi malah bisa jadi sebagai bentuk unjuk kekuatan kepada pihak eksternal," katanya.
Diketahui, Megawati Soekarnoputri resmi kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal partai. Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2014 menggantikan politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Saat Hasto tersandung kasus suap Harun Masiku dan divonis 3,5 tahun penjara ia masih menjabat sebagai sekjen.
Lalu, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas dari Rutan KPK. Pada hari yang sama, PDIP menggelar Kongres VI di Bali, namun nama Hasto tak ada dalam kepengurusan partai. Megawati menjadi sekjen partai dengan status Plt hingga akhirnya Hasto terpilih kembali sebagai sekjen PDIP. (M-3)
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Pemerintah diharapkan mampu memberikan transparansi pada publik terhadap mekanisme hukum yang telah berjalan.
HAKIM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) diminta berani bersikap dalam dugaan kriminalisasi dari klien pengacara Otto Cornelis (OC) Kaligis.
PT Wana Kencana Mineral (WKM) mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (1/8).
PAKAR Hukum Pidana UMY, M. Endriyo Susila mengatakan penegakan hukum di Indonesia khususnya pemberantasan korupsi, sedang mengalami kemerosotan. Vonis Tom Lembong
Menurut Edi, opini yang menyebut bahwa vonis Tom Lembong sarat muatan politik atau bentuk kriminalisasi justru keliru dan tidak berdasar.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved