Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KETUA Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kembali melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030 pada Kamis (14/8). Dalam pelantikan tersebut, Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
"Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, Kamis (14/8).
Pelantikan pengurus itu dilakukan kepada kader yang tak hadir dalam Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025. Acara pelantikan yang digelar di DPP PDIP Jakarta ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya.
"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali," ujar Adian.
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Struktur Pengurus DPP PDIP 2025–2030
Sekretariat dan Bendahara
(P-4)
Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15%.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari penjara setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP kemudian menimbulkan pertanyaan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menanggapi kabar miring soal pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Hasto menghormati hakim yang telah menyelesaikan perkaranya dengan vonis 3,5 tahun penjara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved