Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan telah menyatakan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sikap yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu bentuk guyub.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, sikap PDIP itu sudah sangat baik, sangat guyub," kata Wakil Ketua Umum Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
"Dalam artian bahwa sebagai partai tetap bisa bersikap objektif, menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu ditegakkan. Kalau memang ada koreksi yang perlu dilakukan, tetapi mendukung sesuatu hal yang baik," ujar Eddy.
Wakil Ketua MPR itu mengeklaim pernah di posisi PDI Perjuangan ketika di luar pemerintahan. Meski tidak ada representasi dalam pemerintahan, tetapi kapasitasnya mendukung.
"Kita pun melakukan hal yang sama, yang baik kita dukung sepenuhnya, yang kiranya masih belum, tentu kita berikan kritik yang konstruktif, korektif, supaya kita bisa kemudian bersama-sama membenahinya," ucap Eddy.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. PDIP mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.(P-1)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved