PDIP Minta Pemotongan Gaji Pejabat Dimulai dari Presiden dan Wapres

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara demi penghematan anggaran dengan menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan tertinggi negara.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, meminta agar kebijakan tersebut dimulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden sebelum diterapkan kepada pejabat lainnya.

Menurut Andreas, langkah penghematan harus diawali dari para pemimpin sebagai bentuk komitmen nyata kepada publik.

Baca juga : Prabowo Gelar Diskusi Nasional Bahas Geopolitik, Hadirkan Presiden dan Wapres Terdahulu

“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (17/3).

Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.

“Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut.

Baca juga : Anggota Komisi III DPR: Posisi Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Reformasi

Andreas juga mengkritik apabila kebijakan penghematan hanya dibebankan kepada pihak tertentu, sementara pemerintah dinilai masih memiliki pos anggaran yang tidak efisien.

“Jangan perintahkan untuk potong orang lain sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran di kementerian dan lembaga.

“Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap K/L. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” ungkap Andreas.

Wacana pemotongan gaji pejabat ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu opsi penghematan di tengah tekanan krisis global akibat konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Prabowo mencontohkan langkah pemerintah Pakistan yang memangkas gaji pejabat dan anggota parlemen sebagai upaya penghematan di tengah situasi krisis global. Ia menegaskan pentingnya langkah proaktif agar Indonesia tetap aman secara ekonomi.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tapi kita harus melakukan upaya penghematan,” ujar Prabowo.

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan Pakistan telah mengambil berbagai langkah drastis, mulai dari penerapan kerja dari rumah hingga pengurangan hari kerja.

“Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya.

Selain itu, Pakistan juga melakukan pemotongan gaji pejabat negara untuk dialokasikan kepada masyarakat rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan parlemen, dan penghematan itu dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” lanjutnya.

Tak hanya itu, pemerintah Pakistan juga membatasi penggunaan bahan bakar, menghentikan belanja non-prioritas, serta memangkas kunjungan luar negeri.

“Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara, dan banyak pengeluaran lain dihentikan,” jelas Prabowo.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi contoh yang bisa dikaji Indonesia dalam menghadapi tekanan global.

“Ini hanya contoh. Saya kira kita juga harus mengupayakan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat,” pungkasnya. (Dev/P-3)