Berita Terbaru efisiensi anggaran Hari Ini

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bentuk Perampasan Hak Rakyat

PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.

Perludem: Alasan Efisiensi untuk Pilkada Lewat DPRD Upaya Mendegradasi Demokrasi

Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD

Mayoritas ASN Khawatir Efisiensi Anggaran Berdampak pada Kualitas Layanan Publik

MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.

ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.

FITRA Soroti Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran: Transparansi Anggaran Membaik, Efisiensi Jadi Kunci

Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.

DPR Minta Kemendagri Perketat Izin Kunjungan Luar Negeri Kepala Daerah

KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.

Efisiensi APBN Jangan Sampai Mengurangi Pelayanan Publik di DIY

Pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif.

Pemerintah dan DPR Diminta Serius Lakukan Reformasi Gaji Nasional

Reformasi gaji nasional tidak penyesuaian gaji dan tunjangan pejabat publik, melainkan juga penyesuaian UMR.

Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan PAD

Sekitar 350 pemerintah kabupaten memiliki PAD yang amat rendah dan bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Anggaran Infrastruktur di Lembata Merosot Tajam Imbas Efisiensi

ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.

Soal Gaji Fantastis Anggota DPR, Ray: Seperti Kehilangan Empati

"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"

Kenaikan Gaji DPR Bertentangan dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.

Pospera Soroti Anggaran Perayaan HUT Purwakarta di tengah Efisiensi Anggaran

Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

BP Haji Belum Punya Kantor Sendiri, Komisi VIII DPR RI Setujui Penambahan Anggaran

Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perangi Korupsi, Prabowo Serukan Efisiensi dan Transparansi

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.

Legislator NasDem Minta Pemda Bijak Sikapi Kebijakan Rapat di Hotel

Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran

Mendagri Beri Lampu Hijau bagi Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Pakar: Pemberian Gaji ke-13 ASN di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran Harus Dievaluasi

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

IPO Sebut 71 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Prabowo Efisiensi Anggaran

SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

PHRI Kota Malang Bangkit dari Tekanan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia