Jumpa Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati: PDIP bukan Oposisi

DI hadapan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, istilah oposisi tidak dikenal secara formal.

“Kami menganut sistem presidensial, yang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Yang ada adalah bersama pemerintah dan di luar pemerintah. Oposisi hanya dianut dalam sistem parlementer,” tegas Megawati saat bertemu Putra Mahkota di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu waktu setempat.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan ulang oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Agama (nonaktif) sekaligus Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2).

Baca juga : Megawati Jelaskan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Alasan PDIP tidak Oposisi

“Dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi di Istana Negara Abu Dhabi, Ibu Megawati menjelaskan persahabatannya dengan Presiden Prabowo. Beliau menyampaikan, ‘Saya dengan Presiden Prabowo bersahabat cukup lama. Kami mempunyai visi besar tentang Indonesia Raya,’” ujar Zuhairi. 

Megawati juga menggambarkan kedekatan tersebut melalui sapaan akrab yang mereka gunakan sehari-hari. Ia terbiasa menyapa Presiden Prabowo dengan panggilan "Mas", sementara sang Presiden menyapanya "Mbak". Hal tersebut baginya merupakan bukti nyata persahabatan yang tetap terjaga baik.

“Saya biasa memanggil Presiden Prabowo dengan panggilan ‘Mas’. Presiden Prabowo memanggil saya dengan panggilan ‘Mbak’. Hal ini membuktikan persahabatan kami sangat baik,” tutur Megawati sebagaimana disampaikan oleh Zuhairi.

Meski hubungan personal berlangsung hangat, Megawati menegaskan posisi politik PDIP tetap berada di luar kabinet. Langkah ini diambil agar partai dapat menjalankan fungsi penyeimbang demi menjaga mekanisme demokrasi dan kepentingan rakyat.

“Kami memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Jika pemerintah melakukan hal yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tapi jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, kami akan mengoreksi dan memberikan masukan,” pungkas Megawati. (Dev/I-1)