Megawati Jelaskan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Alasan PDIP tidak Oposisi

KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berada di luar kabinet, PDIP memilih berperan sebagai penyeimbang demi menjaga mekanisme demokrasi dan kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu waktu setempat.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Agama (nonaktif) sekaligus Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, mengatakan Megawati secara terbuka menjelaskan hubungan personal dan sikap politik PDIP dalam pertemuan tersebut.

Baca juga : Megawati Instruksikan Kader PDIP Solid Bantu Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

“Dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi di Istana Negara Abu Dhabi, Ibu Megawati menjelaskan persahabatannya dengan Presiden Prabowo. Beliau menyampaikan, ‘Saya dengan Presiden Prabowo bersahabat cukup lama. Kami mempunyai visi besar tentang Indonesia Raya,’” ujar Zuhairi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2).

Megawati juga menggambarkan kedekatan personal dengan Presiden Prabowo melalui sapaan akrab yang mereka gunakan sehari-hari.

“Saya biasa memanggil Presiden Prabowo dengan panggilan ‘Mas’. Presiden Prabowo memanggil saya dengan panggilan ‘Mbak’. Hal ini membuktikan persahabatan kami sangat baik,” tutur Megawati, sebagaimana disampaikan Zuhairi.

Baca juga : Ini 8 Tantangan Bangsa Versi PDIP

Meski demikian, Megawati menegaskan bahwa kedekatan personal tersebut tidak serta-merta menempatkan PDIP berada dalam barisan pemerintahan. Secara politik, PDIP tetap memilih berada di luar kabinet.

“Meskipun demikian, secara politik PDIP memilih sebagai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan,” jelas Zuhairi.

Menurut Megawati, posisi di luar pemerintahan justru diperlukan untuk memastikan fungsi kontrol berjalan dengan baik.

“Kami memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Jika pemerintah melakukan hal yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tapi jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, kami akan mengoreksi dan memberikan masukan,” tegas Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menekankan bahwa istilah oposisi tidak sepenuhnya tepat dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Kami menganut sistem presidensial, yang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Yang ada adalah bersama pemerintah dan di luar pemerintah. Oposisi hanya dianut dalam sistem parlementer,” jelasnya. (Dev/I-1)