Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat. Ia mengatakan ide dan masukan dari PDIP sebagai penyeimbang diperlukan untuk kemajuan bangsa.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8).
Herman juga menyinggung sikap Partai Demokrat yang menjadi partai partai penyeimbang saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setelah 9 tahun menjadi penyeimbang, Demokrat bergabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.
Herman menilai partai penyeimbang berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, serta mengkritisi dengan proporsional.
"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya mengambil posisi sebagai partai penyeimbang pemerintah.Hal itu disampaikan dalam Kongres PDIP di Bali, pekan lalu.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati. (H-4)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Video yang dibagikan oleh akun @ZulkifliLubis69 Itu memperlihatkan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menandatangani berkas dalam map dan menerima amplop saat rapat dengan Pertamina
DPR RI bersikukuh bahwa penaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah dan pro-rakyat.
Herman mengaku Partai Demokrat tak mempersalahkan jika nantinya PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo
UNTUK ke-4 kali, Herman Khaeron kembali terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2024-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved