Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat. Ia mengatakan ide dan masukan dari PDIP sebagai penyeimbang diperlukan untuk kemajuan bangsa.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8).
Herman juga menyinggung sikap Partai Demokrat yang menjadi partai partai penyeimbang saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setelah 9 tahun menjadi penyeimbang, Demokrat bergabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.
Herman menilai partai penyeimbang berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, serta mengkritisi dengan proporsional.
"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya mengambil posisi sebagai partai penyeimbang pemerintah.Hal itu disampaikan dalam Kongres PDIP di Bali, pekan lalu.
"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati. (H-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Video yang dibagikan oleh akun @ZulkifliLubis69 Itu memperlihatkan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menandatangani berkas dalam map dan menerima amplop saat rapat dengan Pertamina
DPR RI bersikukuh bahwa penaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah dan pro-rakyat.
Herman mengaku Partai Demokrat tak mempersalahkan jika nantinya PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo
UNTUK ke-4 kali, Herman Khaeron kembali terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2024-2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved