Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK ke-4 kali, Herman Khaeron kembali terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2024-2029. Lelaki 55 tahun yang setia membangun negeri bersama Partai Demokrat ini bersyukur atas kepercayaan masyarakat yang begitu besar pada dirinya.
Pada 1 Oktober 2024, Herman Khaeron secara resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029. Dalam kesempatan ini, Herman Khaeron mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya dapilnya, yang telah memberikan kepercayaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Akhirnya saya bisa melenggang kembali ke DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat," ucapnya. Ia yakin suaranya di Senayan akan lebih nyaring pada periode kali ini. Situasi politik yang semakin terus mengalami dinamika membuatnya mengukuhkan tekad untuk berbuat lebih dominan di parlemen.
Herman Khaeron ialah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia politik Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat di DPR RI dan dikenal sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman di berbagai sektor, Herman diharapkan dapat membawa aspirasi rakyat ke dalam kebijakan legislatif yang lebih baik.
Dirinya menekankan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Ia juga berjanji mendengarkan suara rakyat dan menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan. "Saya berkomitmen untuk bekerja keras demi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik," ungkapnya. (Z-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved