Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Itu dianggap sebagai upaya adu domba yang memperkeruh suasana.
Tuduhan dengan istilah 'partai biru', kata Herzaky, diarahkan kepada Partai Demokrat yang dimaknai sebagai upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partai.
Opini dari Roy Suryo perihal ijazah palsu juga dipastikan tak berkaitan dengan Partai Demokrat. "Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai," kata Herzaky melalui keterangannya, Senin (28/7).
Dia menambahkan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Jokowi sejauh ini cukup hangat dan baik. Kedua putra Jokowi bahkan menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Perihal tidak hadirnya AHY dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kata Herzaky, dikarenakan harus merawat SBY. AHY juga telah mengutus Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Herman Khaeron dan Teuku Riefky Harsya untuk hadir pada kongres tersebut.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak dari Jokowi juga disebut menjenguk secara langsung SBY di RSPAD. "Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi," kata Herzaky.
"Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi," tambahnya.
Karena itu, upaya adu domba tersebut dinilai tak etis dan berpotensi merusak ruang publik serta tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. (P-4)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Eks Wakapolri Oegroseno bersaksi di sidang ijazah Jokowi di PN Surakarta. Ia soroti perbedaan kacamata, bentuk telinga, hingga hidung pada foto ijazah UGM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved