Dilema Demokrat: Mengapa Memangkas Dana ICE Hampir Mustahil Dilakukan?

GELOMBANG protes Partai Demokrat untuk mendefisitkan atau memangkas pendanaan Immigration and Customs Enforcement (ICE) menghadapi kenyataan politik yang pahit. Meskipun tekanan meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, upaya untuk membatasi mesin penegakan imigrasi Presiden Donald Trump ternyata jauh lebih sulit dari yang diperkirakan.

Dalam 72 jam terakhir sejak insiden penembakan fatal oleh agen federal tersebut, para politisi Demokrat berargumen rancangan undang-undang pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang mencakup langkah-langkah akuntabilitas baru bagi ICE dan Bea Cukai, masih sangat jauh dari kata cukup.

Namun, posisi tawar Demokrat melemah karena struktur anggaran itu sendiri. Paket alokasi dana yang akan dibawa ke pemungutan suara pada Kamis mendatang bukan hanya soal anggaran DHS, melainkan paket multi-RUU yang juga mencakup pendanaan untuk Departemen Pertahanan dan berbagai lembaga vital lainnya.

Baca juga : Pemerintahan AS Dibuka kembali, Apa saja yang Terdampak?

Strategi yang Terbentur Tembok Republik

Demokrat telah mendesak Pemimpin Mayoritas, John Thune, untuk memisahkan anggaran DHS dari paket tersebut agar bisa dinegosiasikan ulang secara terpisah. Langkah ini bertujuan untuk meredam dampak operasional penegakan imigrasi tanpa mengganggu fungsi pertahanan negara. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pihak Republik bersedia menuruti permintaan tersebut.

Situasi semakin rumit karena tahun lalu, undang-undang utama yang ditandatangani presiden telah menyuntikkan puluhan miliar dolar ke dalam lembaga tersebut. Hal ini memberikan wewenang luas bagi Sekretaris DHS, Kristi Noem, untuk memindahkan anggaran demi menjalankan operasi lembaga tersebut tanpa harus menunggu persetujuan baru.

Kebal Terhadap Government Shutdown

Analisis internal menunjukkan bahwa skenario penutupan pemerintahan (government shutdown) sekalipun tidak akan mampu menghentikan aktivitas utama ICE. Hal ini disebabkan oleh klasifikasi karyawan di bawah naungan DHS.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan DHS pada musim gugur lalu, dari perkiraan 271.927 karyawan DHS, hanya sebagian kecil, yakni 22.862 orang, yang akan dirumahkan (furloughed) jika terjadi penutupan pemerintahan. Faktanya, lebih dari 93% pekerja di ICE dan CBP akan tetap dipertahankan dan terus bekerja selama masa penutupan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun retorika politik memanas di Minneapolis dan Washington, kendali administrasi Trump atas kebijakan imigrasi tetap kokoh dan sulit digoyahkan oleh manuver legislatif saat ini. (CNN/Z-2)