AS di Ambang Shutdown Ketiga: Nasib Keamanan Dalam Negeri Terancam Kebuntuan Imigrasi

PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump di periode keduanya kini berada di ambang government shutdown (penutupan pemerintah) untuk ketiga kalinya. Fokus kebuntuan kali ini berpusat pada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), khususnya terkait kebijakan penegakan imigrasi federal.

Hingga Kamis waktu setempat, para anggota legislatif telah meninggalkan Washington tanpa kesepakatan, sementara pendanaan untuk DHS dijadwalkan berakhir pada Jumat tengah malam. Pemimpin Partai Republik memutuskan memulangkan anggotanya setelah negosiasi dengan Partai Demokrat menemui jalan buntu.

Pemicu Utama: Insiden Berdarah di Minnesota

Baca juga : Trump Bantah Kabar Penahanan Bocah 5 Tahun, Sementara ICE Bebaskan Tahanan di Texas

Ketegangan memuncak menyusul tuntutan keras Demokrat agar operasi U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) diaudit ketat. Hal ini dipicu oleh penembakan fatal oleh agen federal bulan lalu yang menewaskan Alex Pretti dan Renee Nicole Good di Minnesota.

Demokrat mengajukan tuntutan "garis merah" yang meliputi:

• Penghentian patroli "keliling" (roving patrols).
• Pengawasan independen terhadap ICE.
• Larangan deportasi bagi warga negara AS.
• Larangan penggunaan masker bagi agen ICE saat bertugas.
• Kewajiban surat perintah penangkapan ditandatangani oleh hakim, bukan pejabat internal ICE.

Saling Tuding di Capitol Hill

Ketua DPR Mike Johnson menentang keras syarat intervensi yudisial dalam deportasi. Menurutnya, syarat surat perintah dari hakim akan "menghentikan deportasi hampir semua imigran ilegal."

Baca juga : Komandan Patroli Perbatasan Hengkang Usai Penembakan Alex Pretti di Minneapolis

"Anda tidak bisa menjalankan program penegakan imigrasi jika harus mendapatkan surat perintah pengadilan setiap kali hendak menangkap seseorang. Itu tidak bisa berhasil," tegas Johnson.

Di sisi lain, Pemimpin Senat Mayoritas John Thune berharap Demokrat menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. "Kita akan segera mengetahui apakah Demokrat serius atau tidak," ujar Thune, seraya menambahkan bahwa Gedung Putih telah banyak mengalah dalam beberapa isu utama.

Namun, pernyataan lebih tajam datang dari pejabat senior Gedung Putih. "Kami tidak akan disandera pada isu yang menjadi alasan presiden terpilih. Tampaknya jelas Demokrat akan meninggalkan pembicaraan bipartisan ini dan membiarkan departemen ditutup," ungkap pejabat tersebut secara anonim.

Tekanan Rakyat dan Langkah Selanjutnya

Senator Brian Schatz dari Hawaii memperingatkan bahwa Partai Republik meremehkan "kedalaman amarah" masyarakat atas upaya deportasi agresif Trump. "Mungkin istirahat ini akan memberi kesempatan bagi Republik untuk pulang dan mendengar kemarahan pemilih mereka sendiri mengenai gagasan kepolisian bermasker yang meneror komunitas," kata Schatz.

Meskipun negosiasi di balik layar masih berlangsung, kedua kamar legislatif tidak dijadwalkan kembali ke Washington selama 11 hari ke depan. Hal ini berarti jika tidak ada kesepakatan darurat sebelum Jumat tengah malam, DHS akan resmi mengalami kelumpuhan pendanaan, yang berdampak langsung pada operasional keamanan perbatasan dan penegakan hukum imigrasi di seluruh Amerika Serikat. (CNN/Z-2)