Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH video beredar di media sosial X yang memperlihatkan seorang anggota DPR menerima amplop saat sedang rapat bersama Pertamina. Video yang dibagikan oleh akun @ZulkifliLubis69 Itu memperlihatkan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron sedang menandatangani berkas dalam map dan menerima amplop. Herman lalu meletakkan amplop tersebut di bawah meja.
"KORUPSI SUDAH MENJADI BUDAYA DI NEGFI KONAHA Perhatikan AMPLOP Kuning Langsung Simpan Di Bawah Meja
@DivHumas_Polri @KejaksaanRI @prabowo @ListyoSigitP @DPR_RI," tulis @ZulkifliLubis69 dikutip Rabu (12/3).
Herman lalu mengklarifikasi video tersebut. Ia membantah tuduhan dan narasi yang beredar tentang menerima amplop berisi uang saat rapat dengan Pertamina. Ia menyebut amplop yang diterima tersebut merupakan dana perjalanan dinas.
"Mohon maaf saya harus klarifikasi video ini, ini fitnah, itu adalah tanda tangan SPJ perjalanan dinas saya sebelumnya yang belum diambil, jadi benar-benar ini fitnah," kata Herman.
Herman mengatakan penandatanganan surat itu berlangsung saat dirinya mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina pada Selasa (11/3) kemarin. Dokumen yang ditandatangani dan amplop berwarna kuning yang diterimanya berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. “Itu kebetulan ditandatangani saat rapat, silakan saja klarifikasi ke Sekretariat Komisi VI,” kata Herman. (H-4)
KOMISI VI DPR RI menyoroti soal reklamasi tambang milik perusahaan BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan BP BUMN sebaiknya punya kewenangan untuk menolak atau menyetujui rencana kerja Danantara.
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi Komisi VI bersepakat bahwa tidak perlu untuk membentuk panitia kerja (Panja) dalam kasus korupsi Pertamina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto mengatakan akan mencari solusi soal polemik penghentian ekspor minyak jelantah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved