Legislator Soroti Rencana Pajak Amplop Nikah, Rakyat Menjerit!

ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam, mengkritik derasnya beban pajak yang menimpa rakyat. Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara, Rabu (23/7), Mufti menyebut kabar bahwa amplop pernikahan bakal dikenai pajak sebagai bentuk kebijakan yang tragis.

“Bahkan kami dengar, dalam waktu dekat, orang yang menerima amplop di kondangan akan dikenai pajak. Ini tragis. Rakyat kami menjerit,” ujar Mufti.

Ia juga mengkritik kebijakan yang mewajibkan platform e-commerce menjadi pemungut pajak pedagang daring. Hal ini, menurutnya, memberatkan pelaku UMKM di daerah yang kini harus menghitung ulang strategi jualannya di platform seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia.

Baca juga : Anggota Komisi VI DPR Berharap Danantara Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

“Influencer, pekerja digital, semuanya sekarang dipajaki. Bagaimana ini bisa membantu rakyat?” tambahnya, menyoroti beban yang dirasakan kalangan ekonomi digital.

Mufti menuding kondisi ini sebagai imbas dari pengalihan dividen BUMN ke Danantara, yang menyebabkan negara kehilangan pemasukan langsung. Sebagai kompensasi, kata dia, Kementerian Keuangan mencari tambalan defisit dari kantong rakyat lewat pajak-pajak baru.

“Kementerian Keuangan dipaksa putar otak karena negara kehilangan pemasukan. Akhirnya rakyat jadi korban dengan kebijakan yang bikin keringat dingin.”

Mufti pun mempertanyakan efektivitas Danantara dalam mengelola dana dividen BUMN dan menuntut transparansi serta jaminan kinerja yang lebih baik dibanding dikelola langsung oleh negara.

“Apa jaminannya Danantara bisa kelola uang lebih baik ketimbang Kementerian Keuangan?” tandasnya. (Z-10)