DPRD Desak Realisasi Pelaksanaan Sekolah Swasta Gratis

Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026

KPK Minta Bantuan Kepala BPKH Usut Korupsi Kuota Haji

Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.

72 Mobil Disita Terkait Korupsi Sritex, Ada Alphard hingga Mercedez

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita puluhan kendaraan terkait kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit di PT Sritex. Penyitaan didasari enam surat perintah.

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan

Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.

Basuki: IKN Sudah Bebas dari PSK dan Judi Sabung Ayam

Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.

DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7). 

NasDem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK, Pakar HTN: Tidak Berwenang

Umbu mengatakan MPR tidak berwenang menafsirkan putusan MK yang nantinya berdampak pada eksistensi dan keberlakuan putusan MK. Ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sebanyak 29 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Tergenang Banjir

BPBD DKI Jakarta mencatat hingga pukul 15.00 WIB, genangan masih terjadi di 29 Rukun Tetangga (RT) dan tiga ruas jalan di wilayah DKI Jakarta.

Kolaborasi Jakarta dan Bekasi, Dua Flyover Baru, Penyediaan Air Bersih dan TransJabodetabek

Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

DPR Soroti Pentingnya Perbaikan Budaya Politik dalam Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.

Kaget Dengar Banyak PSK di IKN, Cak Imin: Harus Dicek

Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.

Jaktim Lakukan Pengerukan Kali untuk Antisipasi Banjir

Pekerjaan ini merupakan bagian dari program normalisasi yang dikoordinasikan bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Sulit Move On dari Dinamika Pemilu, DPR: Kini Dihadapkan Putusan MK

Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

Pakar HTN: Pembentukan UU TNI Cacat Prosedural dan Inkonstitusional

Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.

Libatkan 'Orang Dalam', Ini Motif Pembunuhan Notaris Wanita di Bekasi

Terdapat dua kelompok pelaku yang saat ini dalam penanganan, yaitu terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan pertolongan jahat atau penadahan.

Sebanyak 996 Warga Jakarta Mengungsi di 17 Titik karena Kebanjiran

Yohan mengatakan bahwa terdapat 17 lokasi yang dijadikan warga sebagai tempat mengungsi baik di aula kantor kelurahan, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.

Ini Daftar Calon Dubes Prabowo yang Disebut Kelas Berat

Menurut Utut, dari ke-24 nama tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari unsur partai politik atau politisi aktif.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif