ICW Nilai Kabinet Prabowo Rawan Korupsi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengingatkan kabinet Presiden Prabowo Subianto berpotensi tidak lepas dari jerat korupsi. Itu karena pola pemilihan menteri dan wakil menteri yang sarat balas budi politik, bukan meritokrasi sehingga membuka ruang besar bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

"ICW mendukung langkah KPK mengejar ketertinggalan penindakan kasus korupsi selama beberapa tahun ke belakang. Penguatan penindakan melalui OTT (operasi tangkap tangan) ini penting, mengingat korupsi diyakini masih banyak terjadi di berbagai lini kekuasaan, tidak terkecuali di kabinet baru Presiden Prabowo Subianto," ujar peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Kamis (21/8). 

Ia menegaskan, ICW sejak awal melihat pemilihan pejabat di kementerian dan lembaga lebih kental nuansa politik dibandingkan dengan pertimbangan profesional. 

Baca juga : ICW: Pejabat tak Setor LHKPN Miliki Komitmen Antikorupsi yang Rendah

Situasi itu, menurutnya, menjadi alarm potensi korupsi. Kasus yang menimpa sejumlah menteri maupun wakil menteri di periode lalu seharusnya cukup menjadi tamparan keras bagi Presiden untuk tidak mengulangi kesalahan serupa.

Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, disebut Yassar sebagai bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan. Aksi-aksi performatif seperti inspeksi mendadak yang kerap dilakukan pejabat, kata dia, ternyata tidak menjamin perbaikan tata kelola. Justru, praktik itu membuka celah baru bagi munculnya suap dan pemerasan.

"OTT terhadap Immanuel Ebenezer ini juga sepatutnya menjadi sinyal bagi jajaran Kabinet Merah Putih lainnya. Aksi-aksi performatif seperti inspeksi mendadak yang kerap dilakukan Wamenaker selama ini ternyata tidak serta-merta selaras dengan perbaikan tata kelola good governance dan justru menjadi risiko baru munculnya suap dan pemerasan," jelas Yassar. 

Baca juga : OTT Wamenaker Harus Menjadi Momentum Bersih-Bersih Kabinet Prabowo

Ia menambahkan, risiko korupsi semakin tinggi ketika pejabat berinteraksi langsung dengan pihak swasta. Tanpa pendekatan sistemik, akuntabilitas dan transparansi publik sulit tercapai. Karena itu, ICW menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, bukan hanya sekadar aksi simbolik.

Yassar juga menyoroti fakta terkait Kementerian Ketenagakerjaan kembali tercoreng kasus korupsi. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya tiga kasus di kementerian tersebut ditangani KPK. Hal ini menandakan pejabat sudah tak lagi gentar terhadap ancaman penegakan hukum.

"Jangan sampai kementerian yang orientasinya melindungi pekerja malah menjadi sarang korupsi yang justru merugikan pekerja. Terlebih, dalam kasus korupsi ini diduga berkaitan dengan sertifikasi K3 yang tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari risiko bahaya tinggi," kata Yassar.

Karena itu, ICW menuntut KPK agar tidak berhenti pada angka penindakan semata. Setiap kasus, kata Yassar, harus dibongkar hingga tuntas dan ditindak dengan hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera. (Mir/P-2)