ICW Soroti Gelombang OTT KPK, Ingatkan Risiko Konflik Kepentingan Penanganan Jaksa

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti intensitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa hari terakhir. Penindakan tersebut menjadi sorotan tajam lantaran turut menyeret oknum jaksa di sejumlah daerah.

Penindakan ini dinilai menjadi alarm serius bagi integritas aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Harus dipastikan penanganan kasusnya bebas dari konflik kepentingan,” kata Peneliti ICW, Egi Primayogha, kepada Media Indonesia, Jumat (19/12).

Baca juga : 5 Tersangka Dugaan Pemerasan Dibongkar Kejagung, Tiga di Antaranya Jaksa Aktif

Menanggapi OTT KPK yang melibatkan jaksa di Banten dan Kalimantan Selatan, Egi menilai fenomena penegak hukum yang justru terjaring operasi senyap menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum tuntas. Menurutnya, sistem pengawasan internal di lembaga aparat penegak hukum masih memiliki celah besar.

Egi memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum apabila tidak direspons dengan langkah yang transparan dan tegas.

Terkait keputusan KPK yang menyerahkan penanganan perkara OTT jaksa di Banten kepada Kejaksaan Agung, Egi menegaskan pentingnya jaminan independensi serta akuntabilitas dalam proses hukum tersebut. “Harus bebas konflik kepentingan, jika tidak, kasusnya akan berjalan mandek,” ujar Egi.

ICW juga menekankan krusialnya pengawasan publik dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penanganan perkara, terutama yang melibatkan sesama aparat. 

Tanpa adanya pengawalan ketat dari masyarakat, ICW mengkhawatirkan upaya pembersihan internal lembaga penegak hukum dari praktik korupsi justru akan berhenti di tengah jalan. (Far/P-2)