Tentara di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International Indonesia TNI bukan Satpam Jaksa,

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid angkat bicara soal kehadiran anggota TNI di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ia menyebut TNI alat negara untuk pertahanan bukan pengamanan di ruang sidang.

“TNI itu alat negara untuk melaksanakan kebijakan negara di sektor pertahanan, bukan satuan pengamanan di ruang sidang. YNI bukan satpam Jaksa," ujar Usman, dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (6/1).

Ia menegaskan bahwa pengadilan umum merupakan wilayah yudikatif yang merdeka dan harus bebas dari pengaruh militer.

Persidangan yang bebas dari tekanan, sambung dia, ialah prasyarat bagi peradilan yang adil. Oleh karena itu, kehadiran personel militer berseragam tempur dinilai memberi atmosfer intimidasi bagi majelis hakim, para saksi, terdakwa beserta tim penasihat hukum yang hadir di persidangan.

"Itu menyalahi aturan. Sudah tepat Ketua Majelis Hakim meminta mereka mundur. Bukan hanya menghalangi pandangan pengunjung sidang dan jurnalis, tapi menyalahi undang-undang. Kami mendesak Kejaksaan membatalkan pengamanan militeristik itu," ucap dia.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa dalih ‘pengamanan’ sesuai Nota Kesepahaman (MoU) kedua instansi itu tidak mengikat pengadilan. Kejaksaan harus paham aturan dan fungsi konstitusional TNI.

Menurutnya keengganan Kejaksaan untuk meminta pengamanan Polri itu cermin adanya nuansa politis pada kasus itu sekaligus konflik kejaksaan-kepolisian yang berlarut. (H-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti