Berita Terbaru Usman Hamid Hari Ini

Laras Divonis Bersalah tanpa Penjara, Pukulan Telak Kebebasan Berekspresi

AMNESTY International Indonesia menilai vonis bersalah Laras Faizati dalam perkara penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025  bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi

Anggota TNI di Sidang Nadiem Makarim, Usman Hamid : Jelas Menormalisasi Militerisme di Pemerintahan Sipil

DIREKTUR Amensty International Indonesia Usman Hamid menilai hadirnya anggota TNI di sidang Nadiem Makarim  jelas menormalisasi praktik militerisme di pemerintahan sipil

Tentara di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International Indonesia : TNI bukan Satpam Jaksa,

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan

Amnesty: Penyempurnaan Komando Operasi Berpotensi Perparah Konflik Papua

Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Amnesty Desak Polri Bebaskan Para Aktivis yang Dikriminalisasi pada Demo Agustus

Amnesty juga menyerukan agar seluruh tahanan yang ditangkap selama aksi unjuk rasa damai antara 25-31 Agustus 2025 segera dibebaskan.

Aktivis Demo Agustus Dikenai Pidana, Amnesty Nilai sebagai Pembungkaman

Para aktivis demo Agustus, termasuk Delpedro Marhaen, dikenai berbagai pasal pidana, termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan pasal UU ITE.

Prabowo harusnya Evaluasi Kebijakan, bukan Tuduh Makar dan Terorisme

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan pernyataan Presiden yang mengklaim adanya aksi makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi.

Koalisi Masyarakat: Fadli Zon Berupaya Hapus Sejarah Kelam Tragedi 1998

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.

Fadli Zon Dianggap Mendiskreditken Kerja TGPF dan Berupaya Membelokkan Sejarah

Fadli Zon dinilai telah gagal dalam memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

UU TNI Menjauhkan TNI dari Fungsi Utamanya

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid terus menyuarakan kekecaewaannya terkait UU TNI. 

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

RUU TNI Dinilai Beri Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI memberi ruang kembalinya dwi fungsi TNI dan militerisme.

Amnesty International Desak Kepala Bulog dan Seskab Teddy Indra Mundur dari Militer

Usman menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit militer yang menduduki jabatan sipil harus mundur.

Usman Hamid : Hak Berkesenian Tidak Boleh Dibredel

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid hak asasi manusia setiap orang termasuk hak berkesenian wajib dilindungi. Itu menyangkut  pameran Yos Suprapto yang ditunda. 

Batalnya Pameran Lukisan Karya Yos Suprapto Coreng Kebebasan Berekspresi

Pemberedelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara totaliter. Atau setidak-tidaknya di negara otoriter.

Amnesty International Desak Usut Pembubaran Diskusi di Kemang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri untuk mengusut tuntas semua pelaku pembubaran paksa acara diskusi diaspora di Kemang, Jakarta Selatan.

Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi

Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Laporan Dugaan Pelecehan Ketua BEM UI Perlu Disikapi Cermat dan Hati-Hati

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang perlu dilihat secara cermat dan hati-hati.

Intimidasi Butet Rusak Demokrasi dan Membangkitkan Memori Orde Baru

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, dugaan intimidasi yang diterima seniman Butet Kertaradjasa merusak iklim hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia