Berita Terbaru Jaksa Hari Ini

Penyelidikan terhadap Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Segera Dimulai

Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.

TNI AD akan Melindungi Jaksa dengan Mengikuti Aturan yang Berlaku

Prajurit TNI AD akan ditugaskan untuk melindungi jaksa dalam bekerja seperti saat bersidang di pengadilan ataupun ketika sedang menjalani proses penyelidikan.

MPR: Perpres Perlindungan Jaksa untuk Jamin Keamanan Korps Adhyaksa

Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Imparsial Minta Perpres TNI-Polri Kawal Jaksa Dicabut, Ini Alasannya

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut

Lewat Perpres 66/2025, Anggota Keluarga Jaksa dapat Pelindungan dari Polri

Selain melegitimasi pelindungan jaksa oleh personel TNI, perpres baru itu juga mengatur pelindungan dari Polri untuk anggota keluarga jaksa

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

DPR Harap TNI-Polri Kawal Jaksa tidak Berlaku Permanen

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen

Kejagung Sebut Pengawalan TNI Bentuk Antisipasi Ancaman Terhadap Jaksa

Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung.

Kejaksaan Agung Gandeng ESQ Corp Cetak Jaksa Berkarakter

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bertujuan mencetak jaksa-jaksa muda yang berintegritas tinggi, profesional, serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Seminar Nasional Kajian Ilmu Kepolisian, Guru Besar FH Universitas Bhayangkara Soroti RKUHAP Versi Terbaru

Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah peran kejaksaan yang sebelumnya dianggap dominan dalam perkara pidana (Dominus Litis).

Persaja dan Asia Makmur Bagikan 500 Paket Bantuan bagi Warga Bandar Lampung

Kegiatan berbagi Relawan Asia Makmur kali ini juga diramaikan oleh hadirnya Babang Tampan atau Andika Mahesa yang merupakan vokalis Kangen Band.

Pakar: Wacana Penghapusan Kewenangan Jaksa Dinilai Memprihatinkan

Menurut Hibnu, dengan pertimbangan dominis litis atau pun redistribusi kewenangan, tidak mungkin kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan saja.

RUU KUHAP, Mantan Hakim Agung: Polisi Merupakan Penyidik Tunggal Perkara Pidana

Kejaksaan sepatutnya tetap pada kewenangannya, yaitu menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pengamat: Jaksa Kebal Hukum, Rakyat tak Punya Tempat Berlindung

PENGAMAT politik Ray Rangkuti sebut pola impunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung.

Penambahan Kewenangan dalam RUU Kejaksaan Dinilai tidak Efisien

Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan dinilai membuat alur pengusutan perkara semakin rumit.

Hak Imunitas Jaksa tanpa Batasan yang Jelas Digugat ke MK

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan

Asas Dominus Litis dalam RUU KUHP Harus Dikaji Ulang

Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.

Kewenangan Jaksa Berlebihan, Pakar Hukum di Sumut Kritisi RUU KUHAP

"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.

Mirisnya Nasib Saksi Ahli yang Bongkar Korupsi

Harli menjelaskan bahwa posisi ahli dalam memberikan keterangan dengan dasar pengetahuannya adalah bebas dan dijamin oleh undang-undang.

Hakim Kembalikan Harta Helena Lim, Jaksa tak Puas dan Pertimbangkan Banding

JAKSA penuntut umum (JPU) mempertimbangkan opsi banding terkait putusan majelis hakim yang mengembalikan harta terdakwa kasus korupsi timah, Helena Lim.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting