Jaksa Terjaring OTT, Komisi III DPR Sindir Praktik 'Sapu Kotor' di Penegak Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai oknum jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" di  institusi hukum Indonesia.

Sebelumnya, KPK menjaring oknum jaksa di Tangerang dan Jakarta terkait dugaan pemerasan WNA asal Korea Selatan, serta penetapan tersangka terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, beserta Kasi Intelnya.

Rudianto menilai OTT antarsesama aparat penegak hukum tersebut berfungsi sebagai kontrol. 

Baca juga : KPK Beberkan Modus Pemerasan Kasus OTT Jaksa di Kalsel

“Interkontrol sesama aparat itu bagus, karena tidak bisa dipungkiri ada saja oknum yang masih ‘sapu kotor’. Praktik-praktik atas nama hukum itu masih sering terjadi di institusi penegak hukum kita,” ujar Rudianto melalui keterangannya, Rabu (24/12).

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini memandang bahwa rentetan penangkapan jaksa oleh KPK kini tidak lagi mengejutkan publik. Menurutnya, seringnya kejadian serupa membuat masyarakat menganggap OTT di lingkungan Kejaksaan sebagai hal yang lumrah, bukan lagi sebuah prestasi istimewa dari lembaga antirasuah maupun tamparan yang mengejutkan bagi institusi terkait.

“OTT jaksa itu bukan pertama kali, sudah banyak peristiwa sebelumnya. Menurut hemat saya, kalau ditanya soal OTT ini, biasa saja, bukan barang baru. Menjadi hal biasa juga di mata masyarakat, bukan lagi barang istimewa,” katanya.

Rudianto mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan evaluasi total pada sisi pengawasan dan pembinaan personel. Ia menekankan bahwa sistem kaderisasi dan promosi jabatan harus dilakukan secara transparan guna mencegah penyimpangan di masa depan. (H-4)