Japto Tegaskan Komitmen Pemuda Pancasila Jadi Mitra Pemerintah

SELURUH kader organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) harus menjadi kekuatan sosial yang membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat kebangsaan.

Demikian penegasan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) XI PP, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (27/10). 

Mubes dihadiri oleh sekitar 1.200 peserta, terdiri atas perwakilan 35 Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan 500 Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Indonesia. Kegiatan tersebut mengusung tema 'Memantapkan Konsolidasi Organisasi sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali Kepada UUD 1945 dalam Menuju Indonesia Emas'.

Baca juga : Gelar Mubes XI, Pemuda Pancasila Komit Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran

“Kader Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia harus hadir di tengah rakyat, membantu mengatasi persoalan sosial, menjadi perekat kebangsaan, dan bukan sumber perpecahan,” kata Japto.

Menurut dia, Mubes XI PP bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga ajang untuk memperkokoh konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan.

“Pemuda Pancasila lahir dari semangat mempertahankan ideologi bangsa. Dalam usia 66 tahun ini, kami ingin menegaskan kembali posisi Pemuda Pancasila sebagai mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif dalam menjaga Pancasila serta memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.

Baca juga : KPK Angkut 11 Mobil Mewah dari Rumah Pentolan Pemuda Pancasila

SOLUSI PERSOALAN 
Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad M Ali, mengakui tidak mudah bagi Pemuda Pancasila untuk menjaga relevansi di tengah perubahan zaman. “Perjalanan panjang ini bukan hal yang mudah untuk dilalui. Kami sadar, perubahan zaman menuntut Pemuda Pancasila untuk terus menyesuaikan diri agar tetap diterima di hati masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, Mubes XI PP menjadi momentum introspeksi bagi seluruh kader untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. “Kami tahu di mana posisi kami hari ini, kami tahu bagaimana sejarah kami di masa lalu. Tapi kami yakin, ketika ada kejujuran untuk mengevaluasi diri dan kemauan memperbaiki masa lalu, Insyaallah masyarakat akan bisa menerima kami kembali,” ucapnya.

Ahmad menegaskan bahwa ke depan Pemuda Pancasila akan fokus pada program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan publik.

“Kalau dulu Pemuda Pancasila dianggap sebagai organisasi penindas rakyat, maka ke depan kami bertekad menjadikan PP sebagai garda terdepan, pengayom, dan pelindung rakyat, sebagaimana cita-cita awal lahirnya organisasi ini,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan bahwa MPN PP ingin menjadikan seluruh kantor Pemuda Pancasila di Indonesia sebagai 'rumah rakyat' alias tempat masyarakat dapat mencari solusi atas berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan.

“Kami ingin kantor-kantor PP di seluruh Indonesia menjadi rumah rakyat. Di setiap penindasan yang terjadi di daerah, kader PP harus berada di garda terdepan untuk melindungi rakyat,” tegasnya.

Ahmad menambahkan, PP juga akan menegakkan disiplin organisasi dengan ketat. Ia menekankan tidak akan ada toleransi bagi kader yang masih membawa perilaku premanisme atau merusak citra organisasi.

“Jika masih ada kader yang berperilaku seperti gaya-gaya preman masa lalu, kami akan menegakkan disiplin organisasi, memberikan sanksi tegas, bahkan memecat mereka,” tegasnya.

Dia berharap masyarakat Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemuda Pancasila untuk menata diri dan kembali berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai Pancasila serta memperkuat persatuan bangsa.

“Semoga masyarakat Indonesia memberikan kesempatan kepada kami untuk menata diri, agar kami kembali memberikan pengabdian dan bersama rakyat menjaga NKRI,” pungkasnya. (P-2)