Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Pancoran Mohamad Husni Jupri atau yang akrab disapa Fikargatev, menegaskan bahwa adanya organisasi masyarakat (ormas) yang memalak atau melakukan pemerasan pada pengusaha merupakan oknum.
Fikargatev menjelaskan ada instruksi khusus program PP dari atas hingga bawah melarang adanya proposal meminta-minta THR baik ke pengusaha ataupun siapapun.
“Bahkan ada surat resminya. Dan kita mematuhi semuanya. Bahkan giat-giat kita untuk buka puasa, santunan, THR itu dari anggota sendiri,” terang Fikargatev kepada Media Indonesia, Minggu (16/3).
“Bukan kami yang minta-minta berharap bantuan justru dari kantong pribadi kami sendirilah untuk program kebermanfaatan masyarakat. Saya gregetan saja ada oknum-oknum yang bikin ulah jadi buat rusak nama baik organisasi kami,” tambahnya.
Fikargatev menyebut pihaknya menjalankan kegiatan ormas sesuai dan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Fikargatev mengemukakan PP Cabang Pancoran mendirikan yayasan sejuta manfaat umat, pada November 2024 silam.
Yayasan tersebut bertujuan untuk menarik dana-dana yang ada di pemerintahan untuk diberikan kepada warga yang tidak mampu. Tidak hanya dari pemerintahan, kata Fikargatev, tetapi dari pengusaha yang juga merupakan anggota PP.
“Insya Allah di bulan Mei terdapat 200 anak yatim dhuafa santunan di tabligh akbar. Jadi yang di luar sana kan banyak pungli itu bukan dari kita,” tuturnya.
“Itu orang-orang dari bawah belum mengenal organisasi dari dalam. Sekarang kita akan tindak tegas, kadang-kadang gak punya KTA juga suka bawa-bawa nama PP,” ucapnya. (H-3)
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk mencari Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi, yang kabur saat OTT. K
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved