Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Pancoran Mohamad Husni Jupri atau yang akrab disapa Fikargatev, menegaskan bahwa adanya organisasi masyarakat (ormas) yang memalak atau melakukan pemerasan pada pengusaha merupakan oknum.
Fikargatev menjelaskan ada instruksi khusus program PP dari atas hingga bawah melarang adanya proposal meminta-minta THR baik ke pengusaha ataupun siapapun.
“Bahkan ada surat resminya. Dan kita mematuhi semuanya. Bahkan giat-giat kita untuk buka puasa, santunan, THR itu dari anggota sendiri,” terang Fikargatev kepada Media Indonesia, Minggu (16/3).
“Bukan kami yang minta-minta berharap bantuan justru dari kantong pribadi kami sendirilah untuk program kebermanfaatan masyarakat. Saya gregetan saja ada oknum-oknum yang bikin ulah jadi buat rusak nama baik organisasi kami,” tambahnya.
Fikargatev menyebut pihaknya menjalankan kegiatan ormas sesuai dan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Fikargatev mengemukakan PP Cabang Pancoran mendirikan yayasan sejuta manfaat umat, pada November 2024 silam.
Yayasan tersebut bertujuan untuk menarik dana-dana yang ada di pemerintahan untuk diberikan kepada warga yang tidak mampu. Tidak hanya dari pemerintahan, kata Fikargatev, tetapi dari pengusaha yang juga merupakan anggota PP.
“Insya Allah di bulan Mei terdapat 200 anak yatim dhuafa santunan di tabligh akbar. Jadi yang di luar sana kan banyak pungli itu bukan dari kita,” tuturnya.
“Itu orang-orang dari bawah belum mengenal organisasi dari dalam. Sekarang kita akan tindak tegas, kadang-kadang gak punya KTA juga suka bawa-bawa nama PP,” ucapnya. (H-3)
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved