Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan akibat premanisme dari organisasi masyarakat (ormas), investasi ratusan triliun rupiah di Indonesia urung terlaksana. Ia menyebut praktik pemerasan dan premanisme ormas itu kerap terjadi di kawasan industri yang berada di Karawang, Jawa Timur, dan Banten.
"Kalau menghitung kerugian itu banyak, enggak cuma investasi yang keluar tapi yang tidak jadi masuk. Itu bisa ratusan triliun rupiah," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (6/2).
Sanny menjelaskan ormas tersebut melakukan sejumlah ancaman kepada investor atau pengelola pabrik di kawasan industri. Sehingga, berdampak pada kenaikan biaya operasional atau kenaikan biaya industri.
"Mereka menyampaikan bahwa atas nama putra daerah, padahal mereka dari daerah-daerah tidak jelas juga. Mereka minta jatah seperti (uang) transportasi, katering dan lainnya," ucapnya.
Dengan aksi premanisme ormas tersebut, Sanny menuturkan beberapa investor menutup pabrik atau tidak melanjutkan pengembangan usaha mereka karena rugi besar. Serta, keamanan mereka terganggu dengan aksi demo dan perilaku kekerasan lainnya.
"Ada yang tawuran, bacok-bacokan sampai ada korban. Itu sudah jadi pemandangan. Gimana investornya enggak mundur melihat itu?" imbuhnya.
Ketua HKI itu mencontohkan ada ormas yang berani memblokir pintu masuk pabrik dan menghambat aktivitas produksi dan distribusi usaha industri tersebut.
"Kalau lihat fotonya, ada baju (ormas) yang loreng-loreng dan segala macam. Ini yang menyegel bukan polisi, tapi ormas," pungkasnya. (Z-9)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved