Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI organisasi besar dengan struktur hingga tingkat kabupaten, musyawarah menjadi momentum penting bagi Pemuda Pancasila (PP) untuk menegaskan arah perjuangan dan peran sosialnya di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Ahmad M Ali, terkait rencana Musyawarah Besar (Mubes) XI PP pada 26–28 Oktober 2025 di Hotel Sultan, Jakarta. Menurutnya, kegiatan lima tahunan ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan.
Ahmad menjelaskan, Mubes XI akan membahas tiga agenda utama, yakni mengenai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), penyusunan program kerja nasional, serta isu-isu strategis kebangsaan yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam Mubes XI Pemuda Pancasila, Ahmad Ali bertindak selaku Ketua Penyelenggara, dan Piala Simanjuntak sebagai Ketua Organising Commite (OC). “Karena keputusan tertinggi ada dalam mubes, maka semua perencanaan, khususnya program kerja akan diputuskan dalam forum ini. Implementasinya nanti akan diterjemahkan dalam rapat kerja di setiap wolayah dan cabang,” kata Ahmad Ali, Jumat (24/10).
Peserta Mubes XI terdiri dari unsur MPN, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) di seluruh provinsi, serta Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di tingkat kabupaten/kota. Tak kurang dari 1500 kader pengurus MPW dan MPC akan hadir dalam Mubes XI.
Piala Simanjuntak menambahkan, pengurus yang terkonfirmasi hadir dalam Mubes berasal dari 36 MPW dan 415 MPC dari seluruh Indonesia. Selain pengurus, kata dia, Mubes XI juga akan diramaikan oleh kehadiran para kader Pemuda dari berbagai daerah. “Diperkirakan nanti 3.000-4.000 kader akan hadir di arena Mubes XI,” ujarnya.
MITRA STRATEGIS PEMERINTAH
Dalam kegiatan kali ini, PP telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara agar Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam pembukaan Mubes XI. Namun, karena padatnya agenda kenegaraan, Presiden tidak dapat hadir secara langsung.
“Mubes XI Pemuda Pancasila nantinya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno. Ini tidak mengurangi makna pelaksanaan musyawarah besar ini,” ucap Ahmad Ali.
Dia menegaskan bahwa Pemuda Pancasila akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai organisasi masyarakat, Pemuda Pancasila dalam musyawarah besar nanti akan tetap menjadi mitra dan garda terdepan untuk menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad Ali menuturkan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah yang berbeda dibandingkan ormas lain. Organisasi ini lahir atas prakarsa petinggi Angkatan Darat (TNI-AD) pada 1959 sebagai sayap perjuangan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), untuk melindungi ideologi negara dari ancaman kelompok-kelompok yang ingin menggantinya.
“Pemuda Pancasila lahir karena tuntutan sejarah. Kelahirannya saja sudah membedakan dengan ormas-ormas lain. Dia (PP) lahir dan dibentuk oleh petinggi Angkatan Darat saat itu dan menjadi sayap perjuangan IPKI pada masa itu,” tambahnya.
Oleh sebab itu, semangat pendirian itu pula yang membuat atribut loreng menjadi simbol penting bagi Pemuda Pancasila. “Termasuk baju loreng ini. Baju loreng ini adalah pemberian dari petinggi Angkatan Darat saat itu. Ini bukan sekadar untuk gagah-gagahan, tapi adalah simbol perjuangan yang disematkan oleh pendiri organisasi ini,” terang dia.
Ahmad pun menolak keras jika simbol loreng Pemuda Pancasila disamakan dengan atribut ormas lain. “Saya sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sangat tidak setuju bila kami digeneralisir, disamakan dengan ormas-ormas lain yang menggunakan loreng dan dipermasalahkan. Karena loreng Pemuda Pancasila ini ada sejak organisasi ini ada, sejak 1959,” tandasnya. (P-2)
JAM adalah platform buatan lokal, hadir dengan semangat kemandirian teknologi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al Jufri (Beramal) memastikan sidang kedua terkait sengketa hasil Pilkada 2024 akan digelar Kamis (23/1).
PASANGAN Ahmad Ali dan Abdul Karim Al Jufri menggugat hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
Sejumlah visi misi Ahmad Ali-AKA memiliki kesamaan dengan program kerakyatan Pemerintahan Probowo Subianto.
Calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, berkomitmen mengembalikan kejayaan pariwisata Kabupaten Poso jika terpilih menjadi gubernur provinsi itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved