Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Universitas Nasional (Unas), Amsori Baharudin Syah mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tidak lagi sekadar menjalankan peran teknokratis karena memilih turun langsung ke akar rumput.
Seskab Teddy dalam beberapa kesempatan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan menyerap aspirasi, salah satunya seperti mengunjungi sekolah rakyat.
“Apa yang dilakukan Teddy Indra Wijaya adalah bentuk dari pelayanan publik. Ia hadir bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai manusia yang mau mendengar,” ujar Amsori dalam keterangannya, Senin (17/11).
Amsori menilai pendekatan Teddy menghadirkan model kepemimpinan publik yang jarang terlihat pada pejabat kabinet. Dalam banyak birokrasi modern, pejabat umumnya berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis di balik ruang rapat.
Namun Teddy, kata dia, justru memindahkan sebagian ruang kerjanya ke tengah masyarakat.
“Di mata saya, Teddy hadir sebagai wujud negara yang mengasuh, bukan mengatur. Ini penting, karena negara tidak cukup hanya membuat aturan, negara harus hadir dalam rasa, hadir dalam kehidupan warganya,” katanya.
Menurut Amsori, kehadiran fisik pejabat tinggi negara, lanjut Amsori, memiliki dampak psikologis kuat.
Masyarakat merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dalam situasi di mana jarak antara pemerintah dan rakyat kerap terasa lebar, Teddy justru menembus batas tersebut.
Amsori menyebut gaya kepemimpinan Teddy sejalan dengan konsep “empathetic governance”, sebuah pendekatan dalam teori kepemimpinan publik yang menekankan kehadiran emosional, bukan hanya struktural.
Ia menjelaskan bahwa menurut teori Hannah Arendt tentang “power as acting in concert”, kekuasaan politik sejati muncul ketika pemimpin berada dalam ruang yang sama dengan rakyat dan membangun kepercayaan melalui tindakan konkret..
“Teddy tidak sedang menunjukkan kuasa administratif, tetapi kuasa moral. Ia membangun legitimasi dengan mendengarkan, bukan memerintah,” kata Amsori.
Pendekatan ini, menurutnya, menjadi modal penting bagi birokrasi modern yang menuntut pemimpin untuk adaptif, inklusif, dan dekat dengan realitas sosial.
Menurut Amsori, langkah Teddy mengunjungi sekolah rakyat merupakan simbol dari semangat state nurturing, negara yang hadir untuk merawat, menguatkan, dan memanusiakan warganya.
Ia menilai gestur sederhana seperti duduk bersila bersama anak-anak, berbicara santai dengan orang tua, atau mendengarkan keluhan tanpa catatan protokol justru menjadi tindakan administratif paling kuat.
“Banyak pejabat bicara soal pelayanan publik, tetapi sedikit yang hadir sebagai manusia. Teddy melakukannya. Itu yang membuat pesan kepemimpinannya berbeda,” sambungnya.
Amsori menambahkan langkah Teddy ini juga memperkuat citra kabinet sebagai institusi yang tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memahami realitas lapangan tempat kebijakan itu bekerja.
Menurutnya, perubahan gaya kepemimpinan seperti ini sangat relevan dalam konteks politik kontemporer Indonesia.
Di tengah tingkat skeptisisme publik terhadap pejabat negara, pendekatan empatik dan rendah hati dapat menjadi jembatan untuk memulihkan kepercayaan.
“Teddy menunjukkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mau mendengar,” ujar Amsori. (Cah/P-3)
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Tercatat berbagai aktivitas Presiden memanggil sejumlah menteri untuk membahas kondisi terkini tanpa mengenal waktu.
Ia menilai populisme dijadikan senjata untuk menarik simpati rakyat, namun diterapkan dengan perilaku pemerintah yang bergaya otoritarian.
Presiden ingin TNI seharusnya tumbuh dan besar bersama rakyat, menghormati, serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved