Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, arah politik nasional dinilai semakin menjauh dari semangat demokrasi. Pemikir kebhinekaan Sukidi menilai, wajah kekuasaan hari ini kian kental dengan populisme otoritarian, di mana gaya kepemimpinan penguasa mengusung retorika pro-rakyat, namun sebenarnya tidak benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat.
“Populisme sekarang dipakai sebagai instrumen untuk memberi kesan bahwa pemerintah pro-rakyat, tapi sebenarnya tidak menjiwai penderitaan rakyat itu sendiri,” ujar Sukidi dalam Dialog Forum Warga Negara ‘Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, di Mana Akarnya?’ di Jakarta, Selasa (7/10).
Sukidi menyebut bahwa populisme otoritarian kini menjadi pola kepemimpinan baru di Indonesia. Ia menilai populisme dijadikan senjata untuk menarik simpati rakyat, namun diterapkan dengan perilaku pemerintah yang bergaya otoritarian.
“Manajemen ketakutan dan teror kini bergentayangan di sekitar kita. Kita seolah masih hidup di negara demokratis, padahal sebenarnya itu sudah berlalu,” tukasnya.
Ia menegaskan, tanda-tanda otoritarianisme modern terlihat dari matinya sistem meritokrasi, di mana banyak para loyalitas pemimpin lebih dihargai dan ditempatkan pada kursi-kursi pengambil keputusan dibanding orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian.
“Yang berkembang sekarang adalah sistem kakistokrasi yang terpilih bukan yang berkompeten, tapi yang paling loyal kepada pemimpin,” kata Sukidi.
Selain itu, Sukidi juga menyoroti gejala kesulitan ekonomi yang tampak pada kelas menengah, terutama kelompok aspiring middle class yang kini jatuh menjadi rentan miskin. Hal itu menurutnya, tercermin dalam demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu.
“Kelas menengah kita semakin banyak yang terpuruk. Mereka tidak tersentuh kebijakan negara, dan inilah akar dari kemarahan populis yang muncul di masyarakat. Demo Agustus lalu adalah ekspresi kelas pekerja dan kelas menengah terhadap elite dan kebijakan pemerintah yang tidak adil,” tambahnya.
Sukidi menilai, maraknya protes sosial tersebut muncul karena saluran perubahan di institusi formal mengalami kemacetan.
“Anak-anak muda turun ke jalan karena perubahan di institusi formal tidak berjalan. Mereka memilih jalan protes untuk menuntut keadilan bagi rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukidi mengkritik hilangnya etika bela rasa di kalangan pengurus negara yang dinilainya semakin abai terhadap penderitaan rakyat.
“Para pengurus negara kehilangan etika bela rasa. Rakyat makin berat hidupnya, pinjaman online meningkat, pendapatan tidak naik, sementara kebutuhan semakin mahal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai hanya menjadi alat politik menjelang Pemilu 2029.
Tidak ada teori yang mengatakan kemajuan negara ditentukan oleh MBG. Ketika anggaran pendidikan digeser ke MBG, itu menandakan kebangkitan populisme otoritarianisme,” ungkapnya.
Sukidi juga mengingatkan bahwa budaya memuji pemimpin justru dapat menghancurkan sistem kepemimpinan nasional Ia menyerukan agar para penyelenggara negara, intelektual dan warga negara berani menyuarakan kebenaran, sekalipun pahit bagi penguasa.
“Pendidikan diabaikan, sementara anggaran pertahanan dan proyek besar justru meningkat. Karena itu, kita terpanggil untuk bersuara, itu tanggung jawab moral kita,” katanya.
Lebih jauh, Sukidi mengajukan beberapa langkah untuk memperbaiki tata kelola ke depan dengan mengembalikan sistem meritokrasi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, menegakkan supremasi nilai-nilai keadaban publik, dan menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan bernegara.
“Tidak ada bangsa maju tanpa meritokrasi dan nilai-nilai keadaban. Republik tanpa kebajikan bukanlah republik sama sekali. Kita harus menghidupkan kembali semangat republik ini dengan nilai-nilai keutamaan publik yang diwariskan oleh para pendiri bangsa,” pungkasnya. (Dev/P-3)
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved