Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI departemen politik dan perubahan sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan dalam ruang sipil.
Menurutnya, kecenderungan pemerintah menormalisasi penggunaan instrumen militer di ranah sipil berpotensi menimbulkan gesekan kewenangan dengan institusi lain, serta mengaburkan batas peran yang seharusnya dijalankan oleh masing-masing institusi.
"Koreksi terhadap otoritas aktor keamanan itu diperlukan saat ini," ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).
Ia menegaskan solusi mendasar dari persoalan ini adalah mengembalikan TNI dan Polri pada jalurnya masing-masing, sesuai dengan porsi dan mandat institusional. TNI disebut memiliki peran utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Penting untuk meriset, mengembalikan peran kedua aktor ini pada porsinya, pada jalurnya sesuai porsi masing-masing," tegasnya.
Ia menuding Revisi Undang-Undang TNI memberikan keleluasaan lebih besar bagi lembaga negara itu untuk masuk ke ruang-ruang sipil. Di sisi lain, peran kepolisian juga semakin dominan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada koreksi terhadap otoritas tersebut, tatanan politik, hukum, dan demokrasi yang seharusnya bertumpu pada supremasi sipil akan menghadapi ancaman serius.
"Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara lebih mendalam," ucapnya.
Karena itu, Nicky menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi fundamental terhadap kewenangan aktor keamanan, agar keseimbangan antara pertahanan, keamanan, dan supremasi sipil dapat kembali terjaga. (Ins/I-1)
Caption:
Dok: YouTube
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza tidak menjalankan operasi militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved