Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI departemen politik dan perubahan sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan dalam ruang sipil.
Menurutnya, kecenderungan pemerintah menormalisasi penggunaan instrumen militer di ranah sipil berpotensi menimbulkan gesekan kewenangan dengan institusi lain, serta mengaburkan batas peran yang seharusnya dijalankan oleh masing-masing institusi.
"Koreksi terhadap otoritas aktor keamanan itu diperlukan saat ini," ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).
Ia menegaskan solusi mendasar dari persoalan ini adalah mengembalikan TNI dan Polri pada jalurnya masing-masing, sesuai dengan porsi dan mandat institusional. TNI disebut memiliki peran utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Penting untuk meriset, mengembalikan peran kedua aktor ini pada porsinya, pada jalurnya sesuai porsi masing-masing," tegasnya.
Ia menuding Revisi Undang-Undang TNI memberikan keleluasaan lebih besar bagi lembaga negara itu untuk masuk ke ruang-ruang sipil. Di sisi lain, peran kepolisian juga semakin dominan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada koreksi terhadap otoritas tersebut, tatanan politik, hukum, dan demokrasi yang seharusnya bertumpu pada supremasi sipil akan menghadapi ancaman serius.
"Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara lebih mendalam," ucapnya.
Karena itu, Nicky menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi fundamental terhadap kewenangan aktor keamanan, agar keseimbangan antara pertahanan, keamanan, dan supremasi sipil dapat kembali terjaga. (Ins/I-1)
Caption:
Dok: YouTube
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
GURU Besar Unpad Muradi mengapresiasi kerja Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menahan empat personel Bais TNI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved