Peneliti CSIS: Kembalikan TNI dan Polri pada Jalur Masing-Masing

PENELITI departemen politik dan perubahan sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan dalam ruang sipil. 

Menurutnya, kecenderungan pemerintah menormalisasi penggunaan instrumen militer di ranah sipil berpotensi menimbulkan gesekan kewenangan dengan institusi lain, serta mengaburkan batas peran yang seharusnya dijalankan oleh masing-masing institusi.

"Koreksi terhadap otoritas aktor keamanan itu diperlukan saat ini," ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).

Baca juga : Papua, antara Gencatan Senjata dan Solusi Damai

Ia menegaskan solusi mendasar dari persoalan ini adalah mengembalikan TNI dan Polri pada jalurnya masing-masing, sesuai dengan porsi dan mandat institusional. TNI disebut memiliki peran utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Penting untuk meriset, mengembalikan peran kedua aktor ini pada porsinya, pada jalurnya sesuai porsi masing-masing," tegasnya. 

Ia menuding Revisi Undang-Undang TNI memberikan keleluasaan lebih besar bagi lembaga negara itu untuk masuk ke ruang-ruang sipil. Di sisi lain, peran kepolisian juga semakin dominan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada koreksi terhadap otoritas tersebut, tatanan politik, hukum, dan demokrasi yang seharusnya bertumpu pada supremasi sipil akan menghadapi ancaman serius.

Baca juga : TNI-Polri Bangun Tenda dan Siagakan Rantis di Gedung DPR/MPR

"Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara lebih mendalam," ucapnya. 

Karena itu, Nicky menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi fundamental terhadap kewenangan aktor keamanan, agar keseimbangan antara pertahanan, keamanan, dan supremasi sipil dapat kembali terjaga. (Ins/I-1)

Caption:

Dok: YouTube