Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Kepolisian RI (Polri) memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9). Mereka mendirikan tenda prajurit dan menyiagakan kendaraan taktis (rantis) untuk mengantisipasi kemungkinan aksi lanjutan.
Sejumlah tenda terlihat terpasang di area belakang Gedung Nusantara, yang akrab disebut gedung kura-kura, lengkap dengan belasan truk pengangkut personel dan rantis Pindad Anoa. Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak, memastikan ratusan prajurit telah siaga sejak awal.
“Ada 500 personel TNI AD yang sudah bersiap di Gedung DPR, lengkap dengan perlengkapan,” ujarnya sebelum mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI.
Selain TNI, aparat Brimob Polri juga mendirikan tenda pengamanan di kawasan belakang gedung parlemen. Mereka dibekali perlengkapan pengendali massa untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan.
Maruli berharap suasana nasional kembali kondusif usai sejumlah unjuk rasa di Jakarta dan daerah lain sempat berujung ricuh. Sejak 25 Agustus 2025, ribuan massa mendatangi kompleks parlemen dengan berbagai tuntutan, mulai dari penghapusan tunjangan fantastis anggota DPR RI, hingga penolakan outsourcing dan upah murah oleh serikat buruh.
Namun, pada 28 Agustus sore, situasi berubah ricuh ketika massa dari elemen lain bergabung, yang kemudian berlanjut hingga 29-30 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meminta aparat bertindak tegas menertibkan aksi yang berujung anarkis. (Ant/E-3)
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya menggelar apel pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Ikada.
Aparat kepolisian langsung menindaklanjuti rencana demonstrasi itu. Polres Jakarta Pusat siap mengamankan dengan mengerahkan 6.000 lebih personel.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved