Pemerintah Siapkan 17 Paket Kebijakan Ekonomi, Fokus Serap Tenaga Kerja

PEMERINTAH bakal mengeksekusi paket kebijakan untuk mengungkit perekonomian nasional sekaligus memperluas lapangan kerja. Rangkaian program telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Senin (15/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, paket kebijakan tersebut dibagi dalam tiga tahap: delapan program akselerasi ekonomi pada 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program yang difokuskan pada penyerapan tenaga kerja.

“Rapat bersama Bapak Presiden tadi membahas kebijakan yang akan diambil, terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.

Baca juga : Blibli Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100

Akselerasi Ekonomi 2025

Delapan program akselerasi ekonomi tahun depan mencakup:

• Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (maksimal 1 tahun setelah lulus).
• Perluasan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata.
• Bantuan pangan untuk periode Oktober-November 2025.
• Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama 6 bulan bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan logistik.
• Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
• Program Padat Karya Tunai Kemenhub dan Kementerian PUPR.
• Deregulasi implementasi PP 28/2025.
• Program Perkotaan (pilot project DKI Jakarta) berupa perbaikan pemukiman dan penyediaan platform pemasaran UMKM serta gig economy.

Program Lanjutan 2026

Empat kebijakan lanjutan pada 2026 meliputi:

• Perpanjangan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM.
• Penyesuaian penerima PPh Final 0,5% UMKM.
• Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata.
• PPh 21 DTP bagi industri padat karya serta diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja BPU.

Penyerapan Tenaga Kerja

Adapun lima program penyerapan tenaga kerja adalah:

• Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
• Replanting perkebunan rakyat.
• Program Kampung Nelayan Merah Putih.
• Revitalisasi tambak Pantura.
• Modernisasi kapal nelayan.

Dengan eksekusi paket kebijakan ini, pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat, penguatan sektor UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. (Z-10)