Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin menyoroti angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang tinggi. Adapun, KPU merilis Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Ada empat provinsi yang masuk ke dalam kategori paling partisipatif, yakni Jawa Timur sebesar 80,87%; Jawa Tengah sebesar 79,10%; Sulawesi Utara sebesar 79,05%; dan Sulawesi Selatan sebesar 78,27%.
Bahtiar mengungkapkan tingginya partisipasi dalam pilkada menentukan tingkat legitimasi kepala daerah yang terpilih. Namun demikian, ia mengatakan tingkat partisipasi selanjutnya juga harus berkorelasi dengan peran masyarakat dalam mengawal dan merumuskan kebijakan kepala daerah.
Menurutnya, sejauh ini, tingkat partisipasi masyarakat hanya sebatas pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan masyarakat tak terlibat saat kepala daerah merumuskan kebijakan.
"Pemilihnya datang ramai-ramai ke TPS memilih kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur. Lima tahun dia bekerja masyarakatnya tidak ada hubungannya. Membuat kebijakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilihan tadi dan hebatnya terpilih lagi orang yang sama. Jadi saya mendeteksi ini ada persoalan yang serius yang kita harus bicarakan dalam soal partisipasi politik termasuk dengan pemilih," kata Bahtiar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).
Bahtiar berharap Indeks Partisipasi Pilkada yang dirilis KPU dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan dan partisipasi yang berkualitas. Ia mengatakan partisipasi tidak hanya soal memilih di TPS, tetapi ikut mengawal dan terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah.
"Kami dari sisi pemerintahan berharap juga indeks ini mampu melihat lebih dalam kualitas partisipasi sendiri karena kecenderungannya, kecenderungan kita lihat di lapangan kualitas partisipasi ini lebih kepada partisipasi mobilisasi ketimbang dia partisipasi yang berkualitas," katanya. (M-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved