Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin menyoroti angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang tinggi. Adapun, KPU merilis Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Ada empat provinsi yang masuk ke dalam kategori paling partisipatif, yakni Jawa Timur sebesar 80,87%; Jawa Tengah sebesar 79,10%; Sulawesi Utara sebesar 79,05%; dan Sulawesi Selatan sebesar 78,27%.
Bahtiar mengungkapkan tingginya partisipasi dalam pilkada menentukan tingkat legitimasi kepala daerah yang terpilih. Namun demikian, ia mengatakan tingkat partisipasi selanjutnya juga harus berkorelasi dengan peran masyarakat dalam mengawal dan merumuskan kebijakan kepala daerah.
Menurutnya, sejauh ini, tingkat partisipasi masyarakat hanya sebatas pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan masyarakat tak terlibat saat kepala daerah merumuskan kebijakan.
"Pemilihnya datang ramai-ramai ke TPS memilih kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur. Lima tahun dia bekerja masyarakatnya tidak ada hubungannya. Membuat kebijakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilihan tadi dan hebatnya terpilih lagi orang yang sama. Jadi saya mendeteksi ini ada persoalan yang serius yang kita harus bicarakan dalam soal partisipasi politik termasuk dengan pemilih," kata Bahtiar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).
Bahtiar berharap Indeks Partisipasi Pilkada yang dirilis KPU dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan dan partisipasi yang berkualitas. Ia mengatakan partisipasi tidak hanya soal memilih di TPS, tetapi ikut mengawal dan terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah.
"Kami dari sisi pemerintahan berharap juga indeks ini mampu melihat lebih dalam kualitas partisipasi sendiri karena kecenderungannya, kecenderungan kita lihat di lapangan kualitas partisipasi ini lebih kepada partisipasi mobilisasi ketimbang dia partisipasi yang berkualitas," katanya. (M-3)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved