Analis Sebut Danantara Perlu Atasi Masalah Kebijakan dan Komunikasi Publik

ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya. Hensa menilai, jika tidak dikomunikasikan dengan transparan, Danantara berisiko dianggap masyarakat sebagai instrumen elitisme ekonomi semata.

Menurut Hensa, konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara harus benar-benar selaras dengan kepentingan nasional tanpa mengganggu ketahanan fiskal jangka pendek, terutama saat dividen BUMN mulai dialihkan ke lembaga tersebut.

"Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan APBN untuk pembangunan dasar? Harus digarisbawahi, Danantara-nya mungkin baik, tapi BUMN-nya belum tentu semua baik," ujar Hensa melalui keterangannya, Kamis (22/1).

Baca juga : Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Bisa Beroperasi

Hensa juga menyoroti potensi ketimpangan antarwilayah. Ia mengkhawatirkan konsolidasi BUMN di bawah Danantara justru memperlebar jurang ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Pasalnya, banyak kantor pusat dan operasional BUMN selama ini terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Bagaimana menjamin manfaat investasi ini dirasakan merata oleh daerah dalam bentuk lapangan kerja dan infrastruktur? Jika tidak ada mekanisme distribusi yang adil, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi," tegasnya.

Salah satu poin krusial yang disoroti Hensa adalah rencana pemerintah menyederhanakan jumlah BUMN dari sekitar 800 menjadi hanya 200 perusahaan. Langkah efisiensi ini diprediksi akan menimbulkan guncangan internal, mulai dari nasib karyawan hingga jajaran direksi dan komisaris.

Baca juga : Kaji Pembentukan BUMN Tekstil, Rosan : Ada Kriteria atau Parameter yang Harus Dipenuhi

"Itu karyawan, direksi, komisaris, hingga para tim sukses mau dikemanakan kalau dipangkas sebanyak itu? Ini problem tersendiri di internal yang harus dipikirkan solusinya," ucap Hensa.

Di sisi lain, Hensa mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menertibkan pengeluaran BUMN, termasuk penghapusan bonus atau tantiem bagi perusahaan yang kinerjanya buruk. Selama ini, biaya tetap (fixed cost) seperti gaji dan bonus tetap yang besar meski perusahaan merugi dinilai menjadi beban utama plat merah.

"Sekarang bagus nih Pak Prabowo, enggak ada itu tantiem-tantieman. Mau rugi atau untung dulu gajinya sama, sekarang diperbaiki," tuturnya.

Lebih lanjut, Hensa menekankan bahwa publik kini menanti bukti konkret, bukan sekadar jargon saat peluncuran yang dihadiri tokoh-tokoh besar. Danantara harus mampu membangun narasi keadilan yang menyentuh masyarakat bawah agar kebijakan ini mendapat dukungan luas.

"Danantara ini kita tunggu sebagai salah satu keajaiban ekonomi. Namun, publik butuh narasi keadilan dan bukti nyata, bukan hanya janji untuk menjawab kekhawatiran daerah," pungkas Hensa. (E-4)