Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan harga bahan pokok akibat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah pengamat memberikan pandangan optimis. Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah ini dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menanggapi isu bahwa permintaan besar dari program MBG akan memicu kelangkaan dan lonjakan harga pangan di pasar, Ekonom sekaligus Mantan Direktur Program Magister Manajemen FEB UI, Harryadin Mahardika, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan justru dengan hadirnya MBG dan beroperasinya SPPG, lonjakan harga pangan lebih terkendali.
“Sebelum program MBG berjalan, petani dan peternak tidak punya mekanisme untuk bisa langsung berdagang ke masyarakat. Mereka harus selalu menjual produk mereka ke tengkulak, distributor, dan ini artinya harga gampang dipermainkan spekulan. Justru menurut saya para spekulan agak sulit mempermainkan Harga lagi. Karena produk peternak dan petani bisa langsung dibeli SPPG. Jadi opsi bagi petani dan peternak lebih banyak,” ujarnya, Kamis (25/12).
Selama masa libur sekolah, SPPG terus beroperasi dan mendistribusikan paket makanan bernutrisi ke penerima manfaat. Hal ini diyakini merupakan upaya komitmen pemerintah untuk memenuhi nutrisi anak-anak meskipun di hari libur.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sri Yunanto, menjawab tudingan program MBG di masa libur sekolah adalah cara untuk menghabiskan anggaran.
Ia menilai pandangan sempit tersebut menunjukkan masyarakat masih belum memaknai intervensi gizi sebagai kebijakan jangka panjang. “Pemenuhan gizi tidak boleh terputus hanya karena kalender akademik, demi memastikan investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga,” tegasnya seperti dikutip Antara.
MBG, sambung dia, juga memberikan manfaat napas baru bagi ribuan relawan yang bekerja di dapur SPPG. Program ini telah menjelma menjadi lapangan kerja baru yang krusial bagi ekonomi para pekerja dan relawannya.
“SPPG itu keberkahan dan manfaatnya untuk banyak orang. Termasuk untuk pegawai yang ada di sana. Ini akan memutar perekonomian,” tambah Harryadin.
Hingga Rabu (24/12), tercatat sehanyak 17.555 SPPG yang sudah melayani yang sudah melayani 50 juta lebih penerima manfaat di 38 provinsi. Adapun jumlah tenaga kerja yang sudah terlibat langsung di SPPG tercatat hingga 741.985 orang.
Salah satu kisah inspiratif datang dari Maria Sudilaksana Mega (42). Ia adalah seorang relawan di SPPG Khusus Tangerang Selatan. Ibu tunggal yang sedang hamil enam bulan ini mengaku hidupnya sangat terbantu oleh program MBG, terutama setelah berpisah dengan suaminya beberapa bulan lalu.
"Sedihlah saya. Saya enggak tahu mau kerja di mana lagi untuk menghidupi anak-anak saya. Mana saya baru saja berpisah dengan suami saya tujuh bulan lalu dan baru tahu kalau ternyata saya hamil," ucapnya.
Di SPPG tersebut, Mega bertugas sebagai juru racik yang menyiapkan bumbu dan bahan makanan. Mega memproduksi 3.300 porsi makanan setiap hari bersama 46 relawan lain yang bekerja di SPPG Khusus Tangerang Selatan.
Bagi Mega, program MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan tumpuan nyata untuk menyekolahkan anak-anaknya dan menyambung hidup keluarga di masa sulit. (Fal/M-3)
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Badan Pangan Nasional mengungkap harga cabai merah keriting mengalami kenaikan di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.
PENGENDALIAN tingkat inflasi pada komponen pangan bergejolak (volatile food) dinilai akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai angka inflasi umum
Kenaikan harga cabai merah dipicu oleh penurunan pasokan cabai merah akibat stok yang berkurang dari daerah sentra di luar Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved