Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENURUNAN peringkat saham-saham Indonesia oleh Goldsman Sachs banyak dikontribusi oleh kebijakan pemerintah yang dipandang tak memberi pengaruh baik pada kondisi fundamen perekonomian dalam negeri.
Hal itu dinilai mempengaruhi kondisi mendasar emiten-emiten utama dengan valuasi besar di Tanah Air. "Secara umum, kondisi fundamental emiten dikaitkan dengan kinerja perekonomian Indonesia. Jika perekonomian dinilai tidak baik-baik saja, maka menjadi pertimbangan pula," ujar ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky saat dihubungi, Senin (10/3).
"Meski secara laporan buku emiten tersaji bagus, namun di tengah perekonomian yang kinerjanya menurun dan diproyeksi makin menurun, maka peringkat pun terimbas," lanjutnya.
Penilaian atas kinerja pemerintah dan kebijakannya dianggap menentukan dinamika ekonomi ke depan merupakan bagian dari asesmen atas keseluruhan kondisi perekonomian.
Bisa saja, kata Awalil, penurunan peringkat itu telah menimbang ketidakpastian atau sekurangnya ketidakjelasan banyak kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama komunikasi kebijakan ekonomi yang tampak buruk.
"Salah satu yang mereka soroti adalah kondisi fiskal. Yang bahkan diproyeksikan akan mengalami defisit yang makin lebar. Padahal yang diutarakan kepada publik adalah efisiensi, yang seharusnya mengurangi defisit," jelasnya. (Mir/M-3)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
PENURUNAN peringkat saham Indonesia oleh Goldsman Sachs merupakan refleksi pudarnya kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved