Berita Terbaru Kpu Hari Ini

Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Jelang PSU dan Pilkada Ulang

Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut. 

Respons Putusan MK, KPU RI akan Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial

KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.

KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun yang Sama Butuh Kerja Ekstra

KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.

Susun Mekanisme PAW, KPU Diingatkan soal Kasus Harun Masiku

KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.

Laporan Masyarakat Sipil soal Private Jet KPU masih Ditelaah KPK

Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.

Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP

Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.

Survei IPO: DPR RI, KPU, dan Parpol Jadi Lembaga Paling tidak Dipercaya Publik

Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.

KPU Sebut Anggaran Jet Pribadi Sesuai Prosedur dan Sudah Diaudit BPK

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.

KPU: Private Jet untuk Kebutuhan Teknis, Bukan Gaya Hidup

Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.

KPU Siap Jika Hasil PSU Pilkada di Tiga Daerah ini Digugat Lagi ke MK

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.

KPU: Sewa Pesawat Jet di Pemilu 2024 Bukanlah Pemborosan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.

KPU Siap Gelar PSU Pilkada 2024 di Tiga Daerah Besok

Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran. 

KPU Siap Jelaskan Soal Sewa Jet Pribadi di DKPP

Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.

Demi Pemerataan Anggaran, KPU: Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dihancurkan Politik Uang, KPU RI akan Segera Diskusikan Jadwal Pelaksanaan PSU Pilkada di Barito Utara

MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang. 

PSU Pilkada Tasikmalaya Digugat Dua Paslon Persoalkan Maladministrasi KPU

PU tidak melaksanakan amar MK tersebut dengan benar, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal.

KPU RI Optimistis Pilkada Ulang di Barito Utara tak Terhambat Biaya

KPU RI optimistis  tidak ada hambatan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara

Politik Uang Rp64 Juta, MK Diskualifikasi Semua Paslon dan Perintahkan Gelar Pilkada Ulang Barito Utara

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara

Butuh Pengawasan Lebih dalam Pemilu, Bawaslu Minta Diberikan Fungsi Quasi Peradilan

Dia menilai pemilu sebagai pilar demokrasi membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat, proaktif, dan responsif terhadap kompleksitas kontestasi politik modern.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia