Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menegaskan tidak akan denganterhadap hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama masa kerja. Hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
"Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).
Yusuf menilai hasil survei ini mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah.
Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari masih banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
"Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari menggencarkan upaya pemberantasan korupsi hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tandasnya.
Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan dalam 100 hari pertama pemerintahan mencapai 79,3%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan sebanyak 13,5% responden puas dengan kinerja Prabowo dan 65,8% mengaku cukup puas. Sehingga, total responden yang puas berjumlah 79,3%.
"Itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada rentang waktu tersebut. Kami juga menemukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai presiden pada waktu 100 hari pemerintahan hasilnya ada 16,9%," jelas Burhan dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Selasa (28/1). (Z-1)
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan investasi Rp574 triliun.
PRABOWO Prabowo Subianto meminta agar keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana gempa Sulut dan Maluku Utara.
Presiden Prabowo Subianto instruksikan BNPB dan Basarnas segera kirim bantuan ke lokasi gempa M 7,6 di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Simak langkah darurat pemerintah di sini.
Lee juga membuka ruang dialog yang lebih luas, tidak hanya terkait hubungan bilateral, tetapi juga kontribusi bersama dalam tatanan global.
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Selatan Lee Jae Myung di Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu (1/4).
Kedua pemimpin negara berjalan bersama untuk melakukan inspeksi jajaran pasukan kehormatan tentara Korea Selatan.
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved