Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menegaskan tidak akan denganterhadap hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama masa kerja. Hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
"Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).
Yusuf menilai hasil survei ini mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah.
Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari masih banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
"Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari menggencarkan upaya pemberantasan korupsi hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tandasnya.
Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan dalam 100 hari pertama pemerintahan mencapai 79,3%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan sebanyak 13,5% responden puas dengan kinerja Prabowo dan 65,8% mengaku cukup puas. Sehingga, total responden yang puas berjumlah 79,3%.
"Itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada rentang waktu tersebut. Kami juga menemukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai presiden pada waktu 100 hari pemerintahan hasilnya ada 16,9%," jelas Burhan dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Selasa (28/1). (Z-1)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved