Berita Terbaru Kebijakan Publik Hari Ini

Think Tank Daerah Diperkuat, BSKDN Kemendagri Kawal Kebijakan Berbasis Bukti

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional

Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sekjen PSI Raja Antoni: Islam Wajibkan Umat Jaga Hutan-Lingkungan

Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.

ICJR: Kasus Eks Kapolres Bima Jadi Alarm Kegagalan Kebijakan Narkotika Represif

ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.

Kepuasan Publik 79,9 Persen, Kinerja Presiden Prabowo Dipuji namun Diingatkan tak Lengah

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.

KSAD: Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Berkelanjutan Kinerja TNI-Polri Demi Rakyat

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.

Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.

Resolusi Terakhir 2025 untuk Negara

Ketika kebijakan publik mampu menjaga keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila tidak lagi sekadar wacana, tetapi hadir nyata dalam kehidupan bersama.

Mengenal Blavatnik School of Government Oxford Tempat Sri Mulyani Ngajar: Program, Prospek Karier, dan Cara Daftar

Kenali Blavatnik School of Government (Oxford):fokus kebijakan publik, program MPP 1 tahun, riset, beasiswa, cara daftar, plus kaitannya dengan tempat Sri Mulyani mengajar.

Blavatnik School of Government Tempat Sri Mulyani Mengajar Punya Program Khusus untuk Tokoh Publik

Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.

Jadi Pengajar di Oxford, Ini Profil Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.

Resmi Mengajar di Oxford, Sri Mulyani akan Ajari Cara Merumus Kebijakan kepada Mahasiswa

Sri Mulyani Indrawati bergabung sebagai pengajar di Blavatnik School of Government, University of Oxford, melalui program World Leaders Fellowship 2026. 

UI Gelar Konferensi Internasional Bahas Pembaruan Tata Kelola Instistusi Publik

Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.

Pakar: Putusan MK soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil tak Bisa Dinegosiasikan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final

Riset Kuat dan Kolaborasi Langkah Penguatan Perumusan Kebijakan Publik

Pendidikan kebijakan publik menjadi sangat penting agar setiap keputusan didukung oleh evidence yang kokoh dan nilai kemanusiaan yang jelas.

Kasus Nadiem Makarim Berpotensi Jadi Kriminalisasi Kebijakan Publik

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim, dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi kebijakan publik.

Punya Implikasi, Pernyataan Menteri Bukan Sekedar Komunikasi

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prof. Eko Prasojo, menegaskan setiap ucapan pejabat publik memiliki bobot kebijakan. 

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia