Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya konsistensi evaluasi dan peningkatan kinerja TNI-Polri agar tetap berada di jalur pengabdian kepada rakyat.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Senin (9/2). Maruli menuturkan, Presiden menilai kinerja TNI-Polri saat ini sudah berada pada arah yang tepat, namun tetap harus terus dievaluasi agar semakin baik.
Penekanan utama, kata dia, adalah menjaga orientasi kerja untuk kepentingan rakyat dengan sinergi antarlembaga. "Kita mendapat arahan beliau supaya hal-hal yang baik supaya terus ditingkatkan lagi, dievaluasi terus supaya lebih baik. Kita sekarang sudah, menurut pendapat beliau sudah di track-nya sudah baik," ujar Maruli.
Menurutnya, Prabowo juga menekankan pentingnya kerja bersama antara TNI-Polri dan pemerintah dalam mendorong berbagai pengembangan ke depan. Dengan koordinasi yang solid, Maruli meyakini ruang peningkatan kinerja masih terbuka luas.
"Jadi kalau kita berpegang teguh terus, kita yakinkan bekerja buat rakyat, TNI-Polri bisa bersama-sama, pemerintah mengkoordinir, saya kira banyak sekali pengembangan-pengembangan yang bisa kita dapatkan," katanya.
Terkait evaluasi dalam rapat tersebut, Maruli memastikan pembahasan evaluatif tetap dilakukan meski tidak diarahkan pada isu yang terlalu spesifik. Evaluasi difokuskan pada upaya memperbaiki kinerja dan memperkuat peran TNI-Polri dalam mendukung pemerintah.
"Ya pasti banyak lah evaluasi supaya bisa lebih baik, itu saja. Tidak terlalu spesifik," ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi menyangkut berbagai tugas TNI-Polri, mulai dari penanganan bencana hingga peran membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden, kata Maruli, menilai program-program tersebut sudah berjalan dengan baik dan perlu terus ditingkatkan.
"Kalau yang berhubungan dengan TNI-Polri, menghadapi bencana, bagaimana nanti misalnya kalau membantu pemerintah di bidang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah koperasi, masalah apa, itu kan semua sebenarnya sudah ada di berita, jadi menurut beliau, pendapat beliau, semua sudah berjalan dengan baik supaya terus ditingkatkan," pungkasnya. (Mir/P-3)
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penjelasan soal anggaran pembangunan sumur senilai Rp150 juta bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved